Kemenperin Pastikan Gangguan Ormas di Pabrik BYD Subang Sudah Teratasi


Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza memastikan gangguan organisasi masyarakat (ormas) dalam pembangunan fasilitas manufaktur perusahaan otomotif asal Cina, BYD di Subang, Jawa Barat, telah teratasi. "BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi," ujar Faisol di Jakarta, Senin (28/4).
Pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan BYD dan melakukan pengecekan di lapangan. Ia berharap gangguan serupa tidak kembali terjadi. "Kita harapkan itu tidak terjadi lagi, kami sudah komunikasi," katanya.
Aksi Premanisme Terhadap Pembangunan Pabrik BYD
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengungkapkan adanya gangguan ormas berupa aksi premanisme terhadap pembangunan pabrik BYD di Subang. Informasi tersebut ia peroleh saat melakukan kunjungan ke Shenzhen, Cina.
Dia mengungkapkan bahwa sempat terjadi permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Untuk itu, pemerintah perlu bersikap tegas untuk menangani masalah ini.
"Jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” kata Eddy dalam unggahan video di Instagram.
Investasi BYD di kawasan Subang Smartpolitan diprediksi menjadi katalis penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan nilai investasi mencapai Rp11,7 triliun.
Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga menyatakan akan berkomunikasi dengan BYD terkait persoalan tersebut.
"Hari ini akan coba mengontak kawan-kawan dari BYD bagaimana situasinya," ujar Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan di Jakarta, Rabu (23/4).
Setelah menjalin komunikasi dengan BYD, BKPM akan berkoordinasi dengan Satgas Anti Premanisme untuk menangani gangguan tersebut. Ia menegaskan bahwa aksi premanisme dan pungutan liar sangat meresahkan investor dan dapat merusak citra iklim investasi Indonesia di mata dunia.