Premanisme Hambat Industri, Apindo Soroti Peran Aparat dan Pegawai Pemerintah
Membuat ringkasan dengan AI Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meragukan klaim kerugian akibat premanisme yang dikabarkan mencapai Rp 2.000 triliun. Meski demikian, pengusaha mengakui praktik premanisme memang kerap mengganggu kegiatan industri, bahkan diduga melibatkan aparat penegak hukum maupun pegawai pemerintahan.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azzam menilai penegakan hukum seharusnya menjadi langkah pertama ketika ada laporan gangguan usaha akibat aksi premanisme. Menurutnya, pendekatan damai yang selama ini ditempuh aparat hukum justru tak menimbulkan efek jera.
“Seharusnya kegiatan premanisme ini tidak perlu dihitung dulu dampaknya sampai Rp 2.000 triliun baru ditangani pemangku kepentingan. Sebab, oknum premanisme ini akan menjadi gerombolan dan akhirnya memaksa pengusaha mempersenjatai pabrik mereka,” ujar Bob kepada Katadata.co.id, Rabu (30/4).
Bob mengungkapkan bahwa bentuk premanisme kini tak lagi terbatas pada kelompok masyarakat tertentu. Ia menyoroti praktik serupa yang dilakukan oleh sejumlah pegawai pemerintah yang mempersulit proses logistik atau distribusi barang saat tidak dilibatkan dalam bisnis pengusaha.
“Pegawai pemerintah menggunakan kekuasaan untuk menyulitkan operasi seorang pengusaha. Saat ini banyak kegiatan-kegiatan premanisme yang tidak hanya dilakukan preman, tapi juga pegawai pemerintah,” ujarnya.
Kaji Kerugian Akibat Premanisme
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pemerintah tengah mengkaji kerugian akibat premanisme di sektor manufaktur. Ia menekankan pentingnya pemberantasan premanisme demi menjaga iklim investasi yang sehat.
Dia menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menindak premanisme, terutama di kawasan industri. Hal ini penting agar pelaku usaha merasakan kehadiran negara dalam menjaga stabilitas usaha.
"Sebenarnya, premanisme itu harus diberantas buak hanya di sektor manufaktur, tapi di semua sektor kehidupan," ujarnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Nurul Ichwan mengatakan pemerintah akan segera menjalin komunikasi dengan produsen otomotif asal Cina, BYD. Hal ini menyusul gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) terhadap pembangunan pabrik mereka di Subang, Jawa Barat.
Nurul menyebut pemerintah akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme untuk menindaklanjuti aksi tersebut. Ia menilai praktik premanisme dan pungutan liar sangat mengganggu iklim investasi di Indonesia.
“Bisa saja di-pick up oleh siapapun tentang Indonesia itu tidak aman, Indonesia itu premanisme,” ujar Nurul.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
