Menteri UMKM: Subsidi KUR Tak Diberikan Jika Bank Minta Agunan ke Nasabah

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada bank penyalur yang terbukti melanggar ketentuan. Pelanggaran yang dimaksud berupa pemberian syarat agunan pada KUR dengan plafon di bawah Rp 100 juta.

Pihaknya mengaku masih menemukan bank penyalur KUR yang mensyaratkan agunan untuk penyaluran KUR Mikro dengan plafon antara Rp 10 juta hingga Rp 100 juta. Ia menegaskan bahwa bank yang terbukti melanggar ketentuan tersebut wajib menanggung sendiri subsidi bunga sebesar 10% dari nilai kredit yang disalurkan.

"Apabila ada laporan pelanggaran oleh bank penyalur KUR dan terbukti benar, kami tidak akan membayarkan subsidi bunga. Subsidi tersebut akan menjadi beban bank yang bersangkutan," kata Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (30/4).

Pemerintah menargetkan total penyaluran KUR tahun ini mencapai Rp 300 triliun. Dengan bunga KUR yang ditetapkan 6%, pemerintah menyiapkan subsidi bunga sekitar Rp 40 triliun untuk bank penyalur.

4 Jenis KUR Berdasarkan Plafon Kredit:

1. KUR Ultra Mikro: hingga Rp 10 juta
2. KUR Mikro: Rp 10 juta – Rp 100 juta
3. KUR Kecil: Rp 100 juta – Rp 500 juta
4. KUR Menengah: di atas Rp 500 juta

Pemerintah menetapkan bunga tetap di semua segmen sebesar 6% dengan tenor maksimal lima tahun. Maman juga mengingatkan agar bank tidak melihat program KUR hanya dari sisi komersial.

"Program KUR adalah bagian dari kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi dan membuka ruang penghidupan ekonomi bagi kelompok menengah ke bawah," katanya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) sektor UMKM mencapai 4% pada 2024, naik dari 3,8% di tahun sebelumnya. Per Januari 2025, NPL UMKM meningkat dari 3,75% menjadi 4,05% secara tahunan.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza optimistis rasio NPL bisa ditekan di bawah 4% tahun ini. Optimisme ini muncul setelah melihat kondisi di Pulau Sumatera. Rata-rata NPL sektor UMKM di Sumatra hanya sekitar 1,4% pada kuartal pertama tahun ini. Bahkan lima dari 10 provinsi di Sumatra memiliki NPL di bawah 1%.

Provinsi dengan NPL UMKM terendah adalah DI Aceh, yakni hanya 0,01%, sementara tertinggi terdapat di Sumatra Utara sebesar 3,1%. Meski ada perlambatan pertumbuhan penyaluran KUR di wilayah ini, Helvi menyebut hal itu berdampak positif terhadap penurunan NPL.

"Jika dilihat, NPL di Pulau Sumatra turun," kata Helvi di Istana Gubernur Sumatra Barat, Senin (28/4).

Secara nasional, penyaluran KUR hingga kuartal pertama 2025 mencapai sekitar Rp 76 triliun atau 26% dari target Rp 300 triliun. Sejak diluncurkan, program KUR telah menjangkau 44,06 juta debitur dengan total plafon mencapai Rp 1.473 triliun. Hal ini berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Di sisi lain, kondisi perbankan nasional cukup solid dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) mencapai 27% tahun lalu. Hal ini mencerminkan likuiditas industri perbankan cukup kuat.

Helvi memahami perbankan semakin berhati-hati dalam menyalurkan kredit di tengah ketidakpastian ekonomi. Namun, ia menilai program KUR tetap memberi ruang fleksibilitas bagi fungsi intermediasi bank.

"Dalam kondisi seperti ini, banyak mana yang tidak hati-hati? Fleksibilitas penyaluran kredit ada di program KUR. Namun kami tidak ingin industri bank di dalam negeri bangkrut," katanya.