Hingga Juni 2025, Penyaluran KUR Ditargetkan Capai Rp 140 T

Andi M. Arief
6 Mei 2025, 15:47
kur, maman abdurrahman, menteri umkm
ANTARA FOTO/Novrian Arbi/nym.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan arahan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 di Bandung, Jawa Barat, Senin (24/2/2025). Kegiatan yang diikuti bank-bank penyalur KUR tersebut untuk menghasilkan rekomendasi nyata dalam mempercepat dan memperluas akses alokasi KUR yang ditargetkan tahun 2025 Rp300 triliun sehingga bisa tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada kuartal kedua tahun ini mencapai Rp 82,49 triliun. Dengan demikian, penyaluran KUR pada paruh pertama tahun ini ditargetkan mencapai sekitar Rp 140 triliun atau sekitar 46% dari target total KUR senilai Rp 300 triliun.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membagi KUR menjadi tiga jenis secara umum, yakni KUR reguler, kredit alat dan mesin pertanian, dan kredit industri padat karya. Adapun, plafon KUR reguler pada tahun ini mencapai Rp 287,47 triliun, sementara itu plafon kredit industri padat karya sekitar Rp 20 triliun dan kredit alsintan hanya Rp 137,45 miliar.

"Iya, target penyaluran KUR senilai Rp 140 triliun harus kami kejar mencapai angka tersebut," kata Maman di kantornya, Selasa (6/5).

Maman berkomitmen untuk menjaga kualitas penyaluran KUR pada tahun ini. Dengan kata lain, Maman berniat untuk menekan rasio kredit bermasalah sektor UMKM dan mendorong ekspansi 1,1 juta debitur KUR.

Selain itu, Maman menargetkan 2,4 juta pelaku UMKM sebagai debitur baru program KUR. Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan yang dikutip 14.20 WIB, nilai KUR yang telah disalurkan mencapai Rp 90,3 triliun kepada 1,83 juta debitur.

Sebelumnya, Maman menegaskan pemerintah tidak akan memberikan subsidi bunga KUR kepada bank penyalur yang terbukti melanggar ketentuan. Pelanggaran yang dimaksud berupa pemberian syarat agunan pada KUR dengan plafon di bawah Rp 100 juta.

Pihaknya mengaku masih menemukan bank penyalur KUR yang mensyaratkan agunan untuk penyaluran KUR Mikro dengan plafon antara Rp 10 juta hingga Rp 100 juta. Ia menegaskan bahwa bank yang terbukti melanggar ketentuan tersebut wajib menanggung sendiri subsidi bunga sebesar 10% dari nilai kredit yang disalurkan.

"Apabila ada laporan pelanggaran oleh bank penyalur KUR dan terbukti benar, kami tidak akan membayarkan subsidi bunga. Subsidi tersebut akan menjadi beban bank yang bersangkutan," kata Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (30/4).

Pemerintah menargetkan total penyaluran KUR tahun ini mencapai Rp 300 triliun. Dengan bunga KUR yang ditetapkan 6%, pemerintah menyiapkan subsidi bunga sekitar Rp 40 triliun untuk bank penyalur.

"Program KUR adalah bagian dari kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi dan membuka ruang penghidupan ekonomi bagi kelompok menengah ke bawah," katanya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) sektor UMKM mencapai 4% pada 2024, naik dari 3,8% di tahun sebelumnya. Per Januari 2025, NPL UMKM meningkat dari 3,75% menjadi 4,05% secara tahunan.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Andi M. Arief

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan