Sederet Dampak Tarif Impor Trump ke RI, PHK Massal hingga PMI Manufaktur Anjlok

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menggodok aturan untuk memperkuat perlindungan pasar domestik. Menurutnya, aturan tersebut akan menjadi bagian dari hasil negosiasi peningkatan tarif antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat.

Maman menegaskan aturan tersebut akan menjadi salah satu implementasi arah strategi pemerintah dalam negosiasi, yakni diversifikasi pasar. Dia mengaku telah mengusulkan implementasi strategi diversifikasi pasar ekspor harus dibarengi dengan penguatan perlindungan pasar lokal.

"Aturan ini lagi kami godok bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto) dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Aturan itu akan jadi satu paket dengan implementasi hasil negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat," kata Maman di kantornya, Selasa (6/5).

Namun, Maman belum mengetahui aturan baru tersebut merupakan hasil dari revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Menurutnya, penguatan pasar domestik merupakan antisipasi pemerintah akibat implementasi tarif Trump.

Kementerian Perindustrian menyatakan Tarif Trump akan membuat produk asal Cina yang ditolak pasar Amerika Serikat pindah ke dalam negeri. Hal tersebut dimungkinkan lantaran peningkatan tarif produk lokal ke Negeri Hollywood akibat Tarif Trump hanya menjadi 32%.

"Kami mencoba mendorong agar pemerintah agar salah satu langkah diversifikasi pasar adalah menguatkan dukungan perlindungan pasar dalam negeri," katanya.

Selain melindungi pasar domestik, pemerintah pun tengah melakukan berbagai strategi agar dampak kebijakan tarif Trump tidak berdampak besar kepada ekonomi Indonesia. Lantas, apa saja dampak kebijakan ini terhadap Indonesia?

1. Toko Ritel di RI Gugur

Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengungkapkan mahalnya biaya operasional hingga perang dagang Amerika Serikat dan Cina menjadi penyebab tutupnya gerai ritel di Indonesia. Selain itu, beberapa ritel juga tidak mampu bersaing dengan pesaing yang memiliki banyak toko.

“Mungkin costing-nya besar. Misalnya tokonya cuma 10 unit. Tidak bisa bersaing sama tokonya yang banyak,” kata Budihardjo di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (6/5).

Menurutnya, tren penutupan gerai juga imbas dari perang dagang AS-Cina yang mengakibatkan tutupnya industri ritel, termasuk di dunia. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah memberikan kemudahan izin berusaha agar industri ritel bisa lebih leluasa berekspansi.

“Itu efek dari perang dagang, itu pasti lagi lesu seluruh dunia. Kita cuma minta pemerintah mempermudah izin-izin berusaha, mempermurah pajak-pajak, berikan BLT (bantuan langsung tunai), itu akan menyelamatkan,” jelasnya.

Meski demikian, Budihardjo memproyeksi bisnis ritel di Tanah Air akan tetap positif di tengah maraknya toko ritel yang berguguran. Sebab, Indonesia memiliki populasi penduduk yang mencapai 270 juta jiwa.

2. PMI Manufaktur Anjlok

Kementerian Perindustrian menyatakan anjloknya Purchasing Manager's Index atau PMI Manufaktur per April 2025 disebabkan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan tarif barang impor. Kebijakan ini berimbas pada kinerja ekspor dan impor Indonesia.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan susutnya PMI menunjukkan turunnya optimisme pelaku industri di tengah ketidakpastian. Karena itu, menurut dia, perlu ada kepastian hukum dalam bentuk kebijakan agar pelaku industri keluar dari kondisi wait and see (menunggu dan melihat) saat ini.

"Mereka menunggu kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri untuk bisa berdaya saing di pasar domestik," kata Febri dalam keterangan resmi, Jumat (2/5).

Pelaku industri kini menanti hasil pemerintah Indonesia dan AS. Jenis kebijakan yang diharapkan adalah perlindungan pasar di dalam negeri. Sebab, sebanyak 80% hasil produksi sektor manufaktur dialokasikan untuk pasar lokal, seperti belanja pemerintah swasta dan rumah tangga.

"Saat ini ada tekanan psikologis pada persepsi pelaku usaha menghadapi perang tarif global dan banjir produk impor pada pasar domestik," ujarnya.

Lembaga pemeringkat S&P Global mencatat aktivitas manufaktur Indonesia pada April terkontraksi untuk pertama kalinya pada tahun ini. PMI Manufaktur pada bulan lalu sebesar 46,7 atau susut 5,7 poin. Capaian tersebut merupakan yang terendah sejak berakhirnya pandemi Covid-19.

Indeks PMI Manufaktur di bawah level 50 menunjukkan terjadinya kontraksi, sedangkan posisi di atas level 50 menggambarkan kondisi ekspansi. S&P Global menyebut kontraksi pada April adalah yang terdalam sejak Agustus 2021 atau era pandemi Covid-19.

3. Harga Nikel Turun

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan harga nikel dunia alami penurunan. Hal ini disebabkan adanya pelemahan industri global, terutama di Cina akibat perang dagang.

“Bisa jadi karena pasar kita untuk stainless steel atau untuk nikel itu kan kebanyakan ke Cina. Dengan industri yang sekarang yang agak menurun, bisa jadi ini (penurunan harga nikel) akibat itu (penurunan industri Cina),” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Jakarta seperti dikutip Antara, Selasa (6/5).

Tri menjelaskan hampir 65 persen nikel dunia dipasok oleh Indonesia, dan dari keseluruhan nikel yang dipasok oleh Indonesia, sebesar 65 persen diolah menjadi 'stainless steel. Akan tetapi, Tri belum dapat memastikan pelemahan industri tersebut betul-betul menjadi penyebab turunnya harga nikel dunia.

“Nah, ini mungkin, bisa jadi. Saya belum begitu (memastikan),” kata Tri. Selain pelemahan industri, Tri juga memperkirakan bahwa penurunan harga acuan nikel juga dipengaruhi oleh kelebihan pasokan hingga perang dagang.

4. PHK Massal

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI memperkirakan lebih dari 50 ribu tenaga kerja akan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada akhir paruh pertama tahun ini. PHK tersebut merupakan imbas dari implementasi peningkatan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Indonesia menjadi 32%.

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan PHK tersebut utamanya akan terjadi di empat sektor manufaktur, yakni tekstil, sepatu, elektronik, dan suku cadang otomotif. Menurutnya, PHK di empat sektor manufaktur akan terjadi dengan alasan pemindahan pabrik ke negara dengan tarif impor yang lebih rendah.

"Efisiensi tenaga kerja akan terjadi dan tidak menutup kemungkinan penutupan pabrik. Para buruh di beberapa pabrik dalam sektor tersebut sudah diajak berunding," kata Said dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4).

Untuk diketahui, kebijakan tarif resiprokal membuat semua barang impor yang masuk ke Amerika Serikat mendapatkan tarif tambahan. Namun, Kementerian Keuangan mencatat ada beberapa negara yang mendapatkan penerapan tarif lebih rendah dari Indonesia, seperti Filipina sebesar 17%, Korea Selatan sebesar 25%, dan India sekitar 26%.

Said mencatat sebagian pabrikan yang berencana melakukan PHK memiliki pabrik di negara dengan tarif resiprokal lebih rendah dari Indonesia. Kondisi tersebut diperburuk dengan pasar alokasi ekspor yang seluruhnya ditujukan ke Amerika Serikat, seperti yang dilakukan pabrik yang memiliki afiliasi dengan PT Toshiba Asia Pacific Indonesia dan PT Panasonic Gobel Indonesia.

5. Banjir Barang Impor

Pengusaha khawatir Indonesia kebanjiran barang impor dari Cina imbas kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Mereka mengkhawatirkan Cina mengalihkan ekspornya ke negara-negara seperti Indonesia.

Chairman ALFI Institute sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi menilai, meskipun Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan AS, dampak langsung dari kebijakan tarif baru masih relatif kecil.

Namun, ia meminta pemerintah maupun dunia usaha mewaspadai dampak lanjutan dari kebijakan perdagangan AS, termasuk kemungkinan penyesuaian tarif tambahan.

“Sehingga nantinya dapat menyebabkan banjirnya impor produk dari Cina dengan harga yang jauh lebih kompetitif membanjiri Indonesia,” kata Yukki ketika dihubungi Katadata.co.id, Kamis (3/4).

Yukki menilai bahwa dampak kebijakan tarif tinggi AS terhadap negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Vietnam, justru bisa menjadi positif bagi Indonesia.