Bos Timah Akui Tambang Ilegal Makin Marak Sejak Kasus Korupsi Harvey Moeis
Membuat ringkasan dengan AI Direktur Utama PT Timah Tbk Restu Widiyantoro mengakui bahwa perusahaan pelat merah itu kesulitan menertibkan aktivitas pertambangan ilegal. Tambang ilegal justru semakin marak di wilayah operasional mereka sejak mencuatnya kasus korupsi yang menyeret sejumlah nama termasuk Harvey Moeis.
“Jadi memang sekarang sebagian besar wilayah operasional perusahaan dikendalikan bukan oleh PT Timah secara langsung. Ini kami akui dan menjadi kewajiban kami nanti,” ujar Restu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (14/5), seperti dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan, sebagian besar pihak yang beroperasi di sekitar wilayah pertambangan PT Timah tergolong ilegal. Namun, operasional tambang-tambang itu melibatkan masyarakat setempat sehingga penindakan menjadi sulit dilakukan.
Karena itu, Restu menyatakan, PT Timah akan mencoba berbagai metode operasional, salah satunya melalui koperasi.
PT Timah mencatat terdapat 175 kasus tambang ilegal di daratan Bangka pada April 2025. Sebanyak 890 kasus berada di laut Bangka, dan 110 kasus di daratan Belitung.
Restu menyebut, berbagai upaya penertiban terhadap aktivitas penambangan ilegal telah dilakukan, termasuk penenggelaman ratusan kapal ponton ilegal, mengusir pelaku keluar dari wilayah izin usaha pertambangan (IUP), menarik ponton ke pinggir pantai, membongkar peralatan tambang, hingga menyerahkan pelaku ke Polres.
Di sisi lain, menrut dia, ada sejumlah permasalahan internal yang memerlukan dukungan dari pihak terkait, terutama dalam hal regulasi. Ia melaporkan adanya tumpang tindih lahan di WIUP mereka, di mana sebagian wilayah juga masuk dalam kawasan hutan produksi.
Permasalahan ini berdampak pada sekitar 31% wilayah IUP PT Timah yang tidak dapat dioperasikan melalui kerja sama karena adanya kepentingan lain.
Ia juga meminta dukungan dari Komisi VI DPR RI untuk membentuk regulasi yang dapat menekan aktivitas tambang ilegal. Salah satunya melalui regulasi yang mewajibkan agar hasil tambang dari WIUP PT Timah dikumpulkan ke perusahaan.
Adapun selain semakin maraknya tambang ilegal, menurut Restu, kasus korupsi juga menyebabkan penurunan kinerja pegawai di IUP PT Timah.
“Kondisi moril, kinerja personel PT Timah sangat jatuh karena hampir kehilangan keyakinan terhadap pimpinan, manajemen, bahwa ternyata seluruh jajaran PT Timah seolah tidak mampu berbuat untuk melakukan apa yang seharusnya dikerjakan,” katanya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
