Apindo Sebut PHK 2025 Buntut Kebijakan Cetak Uang Besar-besaran Saat Covid-19

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Bob Azam, menyatakan penyebab utama terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun ini merupakan dampak dari penanganan Covid-19. Saat itu, pemerintah negara-negara dunia banyak yang mengeluarkan kebijakan untuk memproduksi uang lebih banyak dari biasanya untuk menjaga konsumsi.

Bob mengatakan, aktivitas produksi saat itu terhenti karena pandemi, namun perputaran uang yang berlebih menyebabkan konsumsi "dipaksa" terus berjalan. Kondisi tersebut menyebabkan ekonomi dunia menurun. 

"Dalam waktu tertentu, perekonomian akan tertekan akibat penambahan uang berputar selama pandemi. Jadi, PHK memang terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia," kata Bob di Gedung Kementerian Perindustrian, Rabu (30/7).

Bob mengatakan, penurunan ekonomi menyebabkan terjadi PHK di banyak negara. Misalnya saja di Cina terjadi lonjakan angka pengangguran muda di Cina menjadi 21,3% pada Juni 2023 akibat pandemi Covid-19.  PHK bahkan terjadi di Singapura, khususnya pada sektor perbankan akibat transformasi digital.

Sementara di Indonesaia, Badan Pusat Statistik mendata tingkat pengangguran terbuka kelompok 15-24 tahun mencapai 16,6% dari total angka pengangguran nasional pada Februari 2025.

Fokus Ciptakan Lapangan Kerja

Namun demikian, Bob menekankan pemangku kepentingan saat ini harus lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja daripada angka PHK itu sendiri.

"Kadang-kadang soal PHK diributkan tapi lupa bagaimana menciptakan lapangan kerja. Intinya, kalau ada PHK 10 orang, kita harus bikin lapangan kerja untuk 15 orang," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani menilai penciptaan lapangan kerja pada paruh pertama tahun ini masih kurang. Turunnya efisiensi investasi diduga menjadi pendorong utama rendahnya penciptaan lapangan kerja.

Shinta menilai setiap tahun hampir 3 juta angkatan kerja baru membutuhkan lapangan kerja. Shinta mencatat korban pemutusan hubungan kerja atau PHK pada paruh pertama ini mencapai sekitar 150.000 orang.

"Kekhawatiran utama kami adalah penciptaan lapangan kerja yang rendah. Banyak calon pekerja menunggu kesempatan kerja, sementara lowongan kerja sangat terbatas. Belum lagi gelombang PHK sejak awal tahun ini," kata Shinta di kantornya, Selasa (29/7).

Kementerian Investasi mendata total lapangan kerja baru pada Januari-Juni 2025 akibat investasi adalah 1,25 juta orang. Dengan demikian, setidaknya masih ada sekitar 1,85 juta angkatan kerja yang masih mencari kerja pada paruh kedua tahun ini.