Prabowo: Produksi Beras Cetak Rekor Usai 145 Aturan Pupuk Subsidi Dipangkas

Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah berhasil memangkas 145 aturan terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Menurutnya, langkah tersebut membuat cadangan beras pemerintah menyentuh rekor sepanjang masa atau lebih dari 4 juta ton saat ini.

Pemangkasan tersebut dilakukan dengan penerbitan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Adapun aturan pelaksana kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2025.

"Pemerintah telah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit, hasilnya stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton," kata Prabowo dalam Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8).

Prabowo menilai pemangkasan 145 regulasi pupuk bersubsidi tersebut telah membuat harga di tingkat petani stabil. Kepala Negara berencana meneruskan cerita sukses dalam menjaga kesejahteraan petani tersebut dengan mengalokasikan Rp 22,7 triliun untuk penguatan fungsi Bulog.

Secara total, mengalokasikan Rp 164,4 triliun untuk program ketahanan pangan pada tahun depan. Angka tersebut naik Rp 25 triliun atau hampir 18% dari anggaran tahun ini.

Secara khusus, Prabowo menganggarkan Rp 46,9 triliun untuk penyaluran pupuk bersubsidi sejumlah 9,62 juta ton. Prabowo menyampaikan ketahanan pangan merupakan pondasi dan kemandirian bangsa. Karena itu, Purnawirawan TNI ini berencana untuk mencetak sawah baru, menyalurkan pupuk bersubsidi, dan mendukung alat dan mesin daerah modern melalui pembiayaan murah.

Di samping itu, Prabowo berencana memperkuat fungsi Bulog sebagai penyangga stok pangan. Menurutnya, hal tersebut penting untuk melindungi petani dan menjaga daya beli masyarakat.

"Kita harus capai swasembada pangan, terutama beras dan jagung, menjaga stabilitas harga, membuat petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan," kata Prabowo di Gedung DPR, Jumat (15/8).