10 Merek Beras Premium Terbukti Punya Standar Medium, Rakyat Dirugikan Rp 10 T

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman membuka data hasil pengujian mutu 10 merek beras premium yang menyalahi standar. Menurutnya, potensi kerugian yang dirasakan masyarakat akibat pelanggaran tersebut setidaknya Rp 10 triliun per tahun.

Untuk diketahui, rasio maksimum beras patah dalam beras premium adalah 14,5%. Namun Amran menunjukkan 10 merek beras tersebut memiliki rasio beras patah antara 33,27% sampai 59,2%. Karena itu, Amran menyampaikan beras tersebut seharusnya masuk kategori beras medium.

"Kalau total penjualan 10 merek beras premium yang melanggar tersebut mencapai 2 juta ton per tahun, masyarakat rugi Rp 10 triliun," kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kamis (20/8).

Asosiasi Peritel Indonesia menyatakan beras yang melanggar standar beras premium berkontribusi lebih dari 50% pasokan beras premium di pasar. Adapun kontribusi beras premium ke total pasokan beras di dalam negeri mencapai 48%.

Badan Pangan Nasional mendata produksi beras pada tahun lalu sekitar 30 juta ton. Dengan demikian, volume beras premium yang melanggar standar tersebut lebih dari 7,2 juta ton.

Seperti diketahui, standar beras telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan nasional No. 2 Tahun 2023. Kebijakan tersebut menetapkan rasio maksimum beras pecah dalam beras medium adalah 25%, sementara untuk beras submedium adalah 40%

Dengan demikian, empat merek dari 10 beras premium yang melanggar standar masuk dalam kategori subpremium. Sementara itu, enam merek lainnya tidak masuk kategori beras pecah.

Amran memaparkan beras premium dengan rasio beras pecah tertinggi adalah merek WS yang mencapai 59,2%. Beras tersebut pun melanggar batas kadar air yang seharusnya 14%, yakni sebesar 14,97%.

Walau demikian, Ammran menekankan pemerintah tidak secara khusus mengganggu penggilingan besar di dalam negeri. Namun pelanggaran beras tersebut telah menyebabkan anomali harga di pasar, yakni naiknya harga beras tingkat konsumen saat harga gabah tingkat petani susut.

"Kami tidak memusuhi penggilingan beras besar, sebab kami masih butuh investor. Kalau investor lari, kami kesulitan," ujarnya.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia atau Perpadi, Sutarto Alimoeso, mengungkap penyebab maraknya beras premium oplosan yang terjadi saat ini.  Salah satu alasan pelanggaran kualitas beras oleh produsen beras tersebut adalah minimnya produksi sehingga membuat kompetisi tidak sehat antar perusahaan penggilingan gabah.

Sutarto mengatakan kompetisi tidak sehat tersebut dibarengi dengan tidak ada penyesuaian harga eceran tertinggi setelah adanya peningkatan aturan Harga Pokok Produksi Gabah dari Rp 6.000 per kg menjadi Rp 6.500 per kg. Kondisi tersebut menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran karena takut melanggar HET beras medium dan menutup kerugian pembelian gabah.

"Namun yang jelas pasti tidak semua perusahaan penggilingan gabah melakukan pelanggaran standar kualitas beras," kata Sutarto kepada Katadata.co.id, Selasa (15/7).  

Walau demikian, Sutarto menilai peningkatan pengawasan dalam ekosistem industri beras diperlukan saat ini. Pada saat yang sama, Sutarto mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan secara menyeluruh.  

Sutarto meminta agar pemerintah meningkatkan akurasi data produksi di setiap rantai pasok industri beras. Selain itu, rantai pasok industri beras saat ini didorong untuk dipangkas dan ditertibkan.