Prabowo Target Kuasai 3,7 Juta Hektare Lahan Sawit Bermasalah, Tak Ada Pemutihan

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemerintah dapat mengambil 3,7 juta hektare (ha) lahan perkebunan sawit dari para pengusaha nakal pada September tahun ini. Ia menyoroti sejumlah perilaku menyimpang sejumlah pengusaha yang menyalahgunakan konsesi yang diberikan oleh pemerintah.

Prabowo menjelaskan ada beberapa pengusaha yang tidak membayar pajak hingga menggarap kawasan hutan lindung secara ilegal. Di sisi lain, pemerintah sudah memberikan izin hak guna usaha (HGU) hingga insentif kredit dari bank pemerintah.

“Sudah dikasih masih melanggar, masih tidak mau bayar pajak, masih menipu-nipu. Menganggap pemerintah indonesia itu bisa diatur,” kata Prabowo saat memberikan arahan Pembukaan APKASI Expo di ICE BSD Tangerang pada Kamis (28/8).

Prabowo menegakan bakal memasifkan langan merebut kembali penguasaan atau lahan yang sebelumnya dikuasai oleh pihak tertentu. Secara bertahap, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan pemerintah sudah menguasai kembali 3,1 juta ha perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum.

Jumlah ini ditargetkan bertambah menjadi 3,5 juta ha pada akhir Agustus dan mencapai 3,7 juta ha pada September. “Mungkin september 3,7 juta hektare sudah kami kuasai kembali di tangan Pemerintah Republik Indonesia,” ujar Prabowo.

Menteri Pertahanan 2019-2024 itu berkomitmen untuk menolak segala proposal pemutihan atau pengampunan bagi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan sumber daya alam. Prabowo menekankan bahwa para pengusaha yang melanggar wajib membayar ganti rugi, atau lahan maupun konsesi mereka akan diambil alih oleh negara. 

“Tidak ada pemutihan-pemutihan, enak saja. Sudah melanggar, minta diputihkan,” kata Prabowo.

Presiden sebelumnya menyebutkan pemerintah sudah menguasai kembali 3,1 juta ha dari 5,1 juta ha perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum. Prabowo menyebut pemerintah sudah menguasai kembali lahan dengan penerbitan keputusan presiden.

"Kami terbitkan Keppres Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan, hari ini saya melaporkan di majelis ini. Pemerintah RI, sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare dari potensi 5 juta hektare lahan sawit yang dilanggar," kata Prabowo dalam pidato pertama kenegaraannya di sidang tahunan MPR, Jumat (15/8).

Dia menyebut beberapa pengusaha sawit ini menyimpang regulasi, bahkan ada yang membuat perkebunan di hutan lindung. "Ada yang membuat perkebunan di hutan lindung, ada yang tidak melaporkan luasnya, ada yang dipanggil BPK tidak mau datang," kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengatakan terdapat keputusan pengadilan yang sudah inkracht 18 tahun yang lalu mengenai penyitaan kebun kelapa sawit. "Tetapi tidak ada penegak hukum waktu itu yang tidak mau melaksanakan. Saya sudah perintahkan dikuasai kembali oleh negara dan untuk itu kita sudah gunakan pasukan TNI untuk mengawal," ujarnya.