Pemerintah Proyeksi Produksi Beras Melonjak Tembus 31 Juta Ton Tahun Ini

Andi M. Arief
1 September 2025, 18:10
Sejumlah pekerja membongkar muat beras di Gudang Bulog Ternate, Maluku Utara, Kamis (28/8/2025). Kementerian Pertanian menyebutkan proyeksi ketersediaan beras nasional periode Januari-Desember 2025 sebanyak 36,98 juta ton dengan kebutuhan beras 23,2 juta
ANTARA FOTO/Andri Saputra/rwa.
Sejumlah pekerja membongkar muat beras di Gudang Bulog Ternate, Maluku Utara, Kamis (28/8/2025). Kementerian Pertanian menyebutkan proyeksi ketersediaan beras nasional periode Januari-Desember 2025 sebanyak 36,98 juta ton dengan kebutuhan beras 23,2 juta ton dan surplus pada Januari-September 2025 diperkirakan mencapai 13,78 juta ton, capaian tersebut positif bagi ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung target swasembada yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman memproyeksikan produksi beras pada tahun ini akan tumbuh lebih dari 2,31% secara tahunan. Sebab, Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras hingga Oktober 2025 naik hampir 11% secara tahunan menjadi 31,04 juta ton.

Amran mengatakan prediksi produksi beras pada Januari-Oktober 2025 telah lebih tinggi dari realisasi produksi beras sepanjang tahun lalu sejumlah 30,34 juta ton.

"Strategi yang berkontribusi paling besar dari peningkatan produksi tersebut adalah program optimalisasi lahan. Program Presiden Prabowo Subianto tentang perluasan daerah irigasi belum berdampak karena baru dikerjakan," kata Amran di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin  (1/9).

Amran menjelaskan program optimalisasi lahan telah membuat Indeks Pertanaman naik dari 1,0 menjadi hingga 3,0 di beberapa daerah. Dengan kata lain, sebuah kawasan kini dapat melakukan panen padi hingga tiga kali per tahun.

Di sisi lain, Amran mengaku pemerintah belum membahas kelanjutan program penyatuan standar beras. Seperti diketahui, program tersebut akan menghapus standar beras premium dan beras medium yang saat ini dijual di pasar.

"Wacana penghapusan standar beras akan dibahas, kami masih menunggu arahan Pak Menko Pangan," ujarnya.

Sebelumnya, Amran menjelaskan pertimbangan wacana penghapusan standar beras premium dan medium adalah agar subsidi pemerintah tepat sasaran. Sebab, subsidi beras berkontribusi hingga 48% dari total subsidi pangan yang mencapai Rp 150 triliun per tahun.

Amran menghitung pemerintah mengeluarkan sekitar Rp 60 triliun untuk membantu produksi beras di dalam negeri. Menurutnya, pemerintah mensubsidi beras lokal dengan berbagai bentuk, seperti pupuk, alat mesin pertanian, irigasi, hingga benih.

"Kami ingin mengunci seluruh beras yang disubsidi negara agar harganya dapat dikontrol, diintervensi, dan ditentukan, tapi pengusaha beras lokal tetap untung," kata Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Kamis (20/8).

Amran menilai intervensi pemerintah dalam produksi penting mengingat beras merupakan pangan vital di dalam negeri. Pasalnya, masyarakat cukup sensitif terhadap fluktuasi harga beras di pasar.

Dia menyampaikan ada pilihan lain agar subsidi negara dalam produksi beras, yakni pengecualian sektor swasta. Menurutnya, pengusaha dapat menentukan harga beras sendiri namun seluruh fasilitas produksi beras harus dimiliki sendiri, seperti tanah, alat dan mesin pertanian, benih, dan pupuk.

"Mereka akan menggunakan metode komersial, harganya terserah mereka untuk melayani permintaan masyarakat berpendapatan menengah atau tinggi," katanya.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Andi M. Arief

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...