Pemerintah Targetkan Semua Rumah Tangga RI Nikmati Air Pipa pada 2045

Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) akan melakukan transformasi penyediaan air minum perpipaan mulai tahun ini untuk mencapai target 100% akses pada 2045. Langkah awal yang dilakukan adalah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Direktur Jenderal Cipta Karya KemenPU Dewi Chomistriana, menargetkan hasil revisi PP tersebut dapat terbit pada tahun ini. Meski demikian, ia menilai transformasi penyediaan SPAM tidak akan rampung dalam waktu singkat.

“Akan ada perubahan tata kelola air minum, tahun ini prosesnya dimulai. Namun yang namanya proses transformasi tidak sebentar,” kata Dewi di Halte Transjakarta Polda Metro Jaya, Senin (8/9).

Hingga Juni 2025, akses air minum perpipaan baru mencapai 19,76%. Adapun jumlah pipa air minum yang sudah terhubung dengan rumah tangga tercatat 13,67 juta sambungan atau 16,9% dari total rumah tangga secara nasional.

Berdasarkan laman resmi KemenPU, Dewi telah menyiapkan empat aspek transformasi tata kelola air minum hingga 2024, yakni:

1. Transformasi Kebijakan
2. Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola  
3. Transformasi Regulasi
4. Integrasi Air Minum dan Sanitasi

Transformasi kebijakan akan dilakukan melalui sentralisasi penetapan biaya air minum Full Cost Recovery. Selain itu, pembayaran biaya air minum akan disatukan dengan biaya pelayanan air limbah.

Dalam aspek kelembagaan, Dewi berencana menyusun peran dan fungsi di bidang air minum serta merancang pembentukan Badan Pengatur Air Minum yang bertugas mengelola sistem penyediaan air.

Sementara itu, pemerintah pusat akan mengintegrasikan infrastruktur air minum dan sanitasi dari hulu hingga hilir. Menurut Dewi, seluruh proses transformasi akan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta, akademisi, dan masyarakat.

Enam Kota Targetkan 100% Akses pada 2026

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menyatakan enam kota menargetkan 100% akses air minum aman pada 2026. Kota tersebut adalah Pematang Siantar, Pontianak, Magelang, Salatiga, Surabaya, dan Malang.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengkritik praktik eksploitasi air tanah berlebihan oleh perusahaan air minum di Indonesia.

Hanif menyebut meski banyak merek mengklaim produknya berasal dari “air pegunungan”, faktanya hampir seluruh air kemasan yang beredar masih menggunakan air tanah. Ia menegaskan belum ada satu pun perusahaan air minum di Indonesia yang benar-benar mengandalkan air permukaan secara berkelanjutan.

“Coba sebutkan perusahaan air minum internasional di Indonesia, semuanya masih pakai air tanah,” katanya. 

Menurut Hanif, air tanah sangat sulit dipulihkan. Dibutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk mengisi kembali cadangan yang diambil. Karena itu, ia menilai konservasi seharusnya menjadi bagian dari strategi investasi jangka panjang, terutama bagi sektor yang mengandalkan sumber daya alam.

“Air tanah enggak bisa kembali. Bahkan boleh kita katakan tidak kembali. Seumur kita, kita mati 50 kali juga air tanah belum sampai Jakarta,” ujarnya.