Maruarar Sebut Rasio Kredit Bermasalah Masih Rendah, akan Genjot KUR Perumahan

Menteri Perumahan, Maruarar Sirait berencana menggenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat khusus Perumahan atau KUR Perumahan dengan pagu Rp 130 triliun. Maruarar mengatakan, hal ini karena rasio kredit bermasalah atau NPL dalam penyaluran rumah bersubsidi masih rendah atau sekitar 1%.

KUR Perumahan hanya disalurkan untuk UMKM dalam dua peruntukan, yakni pengembangan perumahan senilai Rp 117 triliun dan pembelian rumah untuk kebutuhan usaha sekitar Rp 13 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan mendata NPL kredit pada UMKM di sektor konstruksi tembus 10% pada Juni 2025. Sementara itu NPL kredit UMKM sektor real estate berada di atas 4% sejak 2022.

"NPL dalam kredit penyaluran rumah subsidi sangat rendah saat ini. Karena itu, kami akan genjot penyaluran KUR Perumahan," kata Maruarar di Wisma Danantara Indonesia, Senin (8/9).

Maruarar juga mengomentari pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani menjadi Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan reshuffle tak akan mempengaruhi penyaluran KUR karena target sudah dipatok sebesar 3 juta rumah per tahun.

Pembangunan 3 juta rumah dibagi menjadi 2 juta renovasi rumah dan 1 juta pembangunan rumah baru. Sejauh ini, Maruarar belum menjalankan program renovasi rumah dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Sementara itu, realisasi penyaluran rumah bersubsidi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat baru sekitar 172.800 unit hingga hari ini, Senin (8/9). Dengan kata lain, penyaluran rumah bersubsidi belum mencapai 50% dari target tahun ini sejumlah 350.000 unit.

"Semua anak buah presiden akan mengikuti visi-misi presiden, tidak ada visi-misi menteri," katanya.

Sebelumnya, Maruarar mengatakan Presiden Prabowo akan meresmikan peluncuran rumah subsidi bulan ini. Maruarar menyebut rumah bersubsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) merupakan salah satu program yang diandalkan Kementerian PKP untuk mengatasi backlog atau kekurangan perumahan sebanyak 9,9 juta unit.