Kadin: Alur Investasi BUMN Lewat Danantara Buat Birokrasi Semakin Panjang

Muhamad Fajar Riyandanu
25 September 2025, 10:07
Pengamat ekonomi INDEF Aviliani, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah, dan Pengamat Rizal Mallarangeng dalam Katadata Policy Dialogue (KPD) \"Presiden Prabowo di Panggung PBB: Apa Pentingnya?\" di kantor Katadata, Jaka
Katadata/Fauza Syahputra
Pengamat ekonomi INDEF Aviliani, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah, dan Pengamat Rizal Mallarangeng dalam Katadata Policy Dialogue (KPD) \"Presiden Prabowo di Panggung PBB: Apa Pentingnya?\" di kantor Katadata, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah untuk mempermudah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan investasi. Kadin menilai keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekarang cenderung memperlambat kinerja investasi BUMN saat ini.

Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro Ekonomi Kadin, Aviliani, berpendapat alur proses investasi BUMN kini harus melalui Danantara sehingga membuat birokrasi semakin panjang. Danantara saat ini menjadi induk dari 844 BUMN sekaligus anak usahanya.

Menurut Aviliani, persoalan birokrasi dan prosedur yang rumit dinilai masih menjadi tantangan utama bagi Indonesia dalam memaksimalkan peluang ekonomi domestik dan global.

"Dengan adanya Danantara, keterlibatan BUMN sekarang itu jadi sangat lambat untuk berinvestasi. Karena semuanya harus lewat Danantara, jadi birokrasinya jadi lebih panjang," kata Aviliani saat menjadi pembicara di Katadata Policy Dialogue bertajuk Presiden Prabowo di Panggung PBB: Apa Pentingnya? yang digelar di Kantor Katadata, Blok M, Jakarta Selatan pada Rabu (24/9).

Ia menilai, BUMN idealnya tetap diberi ruang untuk berinvestasi secara mandiri meski telah ada Danantara. Aviliani berpendapat, inisiatif BUMN tidak semestinya dipersulit mengingat kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

"Jadi lebih bagus, dengan adanya Danantara ini mereka (BUMN) tetap bisa melakukan investasi. Saya rasa akan juga mempercepat pertumbuhan," Aviliani.

Lebih jauh, Aviliani menyatakan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya mampu menyumbang sekitar 8% dari PDB. Menurutnya, sejauh ini pertumbuhan ekonomi domestik cenderung disokong oleh swasta, BUMN, dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Ia berharap pemerintah dapat merilis insentif teranyar untuk BUMN, swats dan UKM agar investasi dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat. "Oleh karena itu sistem insentif mungkin juga perlu diberlakukan untuk tiga pihak ini," ujarnya.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Yuliawati

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...