Pemerintah Kebut Proyek Food Estate di Wanam Papua Seluas 481 Ribu Hektare

Mela Syaharani
29 September 2025, 15:23
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta, Kamis (12/6/2025). Rapat tersebut membahas bantuan pangan kemanusiaan Palestina, bantuan sosial, tunda bayar cetak sawah, stabilisasi pasokan dan
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/bar
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta, Kamis (12/6/2025). Rapat tersebut membahas bantuan pangan kemanusiaan Palestina, bantuan sosial, tunda bayar cetak sawah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, anggaran irigasi pertanian 2025 dan pengadaan cadangan jagung pemerintah.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Pemerintah berencana membangun Proyek Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air di Wanam, Merauke, Papua Selatan. Pembangunan lumbung pangan atau food estate ini masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) dan tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 serta Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025.

“Lahan yang disiapkan 481 ribu hektare,” kata Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) di kantornya, Senin (29/9).

Zulhas menjelaskan bahwa proyek di Wanam ini berbeda dengan PSN lain di Merauke. Sebab kawasan swasembada ini ditujukan untuk pertanian. Dia juga menyebut proyek ini sudah mulai berjalan.

“Sudah mulai jalan, tinggal kontrak dari Agrinas Pangan ke pihak yang melakukan cetah sawah,” ujarnya.

Dia mengatakan pembangunan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola kawasan swasembada pangan dengan memastikan setiap langkah yang dijalankan dengan cara yang benar.

Zulhas menyampaikan pemerintah memprioritaskan aspek lingkungan dalam proyek ini, mulai dari penataan tata ruang, pengaturan hak guna usaha hingga kelengkapan administrasi lainnya agar kawasan ini bisa berkelanjutan.

“Kawasan Wanam ini akan menjadi penopang kemandirian, bahkan Pak Presiden sudah pidato di PBB, kita akan menjadi negara sumber pangan dunia. Ini yang harus kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Selain untuk sawah, kawasan ini juga akan menghasilkan komoditas lainnya seperti produk etanol (berasal dari tebu dan singkong) dan Biodiesel B50 (dihasilkan dari sawit). Zulhas mengatakan dengan komposisi komoditas ini, diperlukan koordinasi antar kementerian, dan pemerintah daerah.

“Disini ada Menteri Pertahanan juga karena disana nanti akan dibangun untuk propelan (bahan pendorong dalam amunisi). Ada juga Kementerian Pekerjaan Umum yang mengerjakan prasarana seperti pelabuhan,” ucapnya.

Berbeda dengan Zulhas, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan sebelumnya ada pengajuan 474 ribu hektare lahan kawasan hutan yang dilepas untuk proyek ini. "(Dari jumlah tersebut) yang menjadi peta bidang tanah (PBT) sebanyak 451 ribu hektare," kata Nusron saat ditemui di Kemenko Pangan usai rapat.

Dia merincikan,  dari 451 ribu hektare lahan tersebut alokasinya terdiri atas 1.140 hektare untuk pelabuhan, 263 ribu hektare untuk sawah, 146 ribu ribu untuk sawit, dan 41 hektare untuk lahan sawah di Merauke Kota.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Mela Syaharani

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...