Menko AHY Targetkan Kebijakan Zero ODOL Berlaku Efektif per 1 Januari 2027

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) tidak akan ditunda dan mulai diterapkan secara efektif pada 2027.

Dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta hari ini, Senin (6/10), pria yang kerap disebut AHY mengatakan isu kendaraan ODOL sudah menjadi perhatian nasional dan atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto juga Dewan Perwakilan Rakyat.

"Sehingga kami semua sepakat kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua, diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero ODOL ini sudah berlaku efektif," kata AHY.

Dalam rapat tersebut pihaknya juga membahas berbagai upaya untuk menyatukan langkah lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan zero ODOL di 2027.

Zero ODOL adalah kebijakan nasional untuk menghilangkan truk kelebihan muatan dan modifikasi dimensi yang tidak sesuai standar. Kementerian Perhubungan menerbitkan aturan ini dengat target penerapan sepenuhnya pada 2027. 

Perpres Penguatan Logistik Nasional

AHY juga mendorong koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam harmonisasi rancangan peraturan presiden atau Perpres penguatan logistik nasional. Kebijakan ini masuk dalam paket deregulasi untuk memperbaiki sistem pergerakan barang di dalam negeri.

Harmonisasi rancangan Perpres tersebut di Kementerian Hukum ditargetkan selesai Oktober 2025  dan menjadi langkah penting memastikan kebijakan pengendalian ODOL berjalan efektif dan berkelanjutan.

AHY menyebut pemerintah telah menggelar sejumlah rapat koordinasi tingkat menteri pada 6 Mei dan 17 Juli 2025 untuk menyelaraskan pandangan serta memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga terkait kebijakan strategis tersebut.

Selain itu, berbagai rapat teknis juga dilakukan hingga September 2025 untuk menuntaskan penyusunan langkah operasional dan memastikan kesiapan seluruh pihak dalam penerapan kebijakan zero ODOL di seluruh wilayah Indonesia.

Kajian Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian nasional sedang disusun dan ditargetkan selesai pada Desember 2025 mendatang.