Menteri Maman Akan Genjot Kredit UMKM Nonsubsidi pada Akhir 2025

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman akan meningkatkan penyaluran kredit nonsubsidi kepada pelaku UMKM pada kuartal terakhir 2025. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun yang ditempatkan di bank milik negara.

Penyaluran kredit dari anggaran Rp 200 triliun tersebut tidak masuk dalam program kredit usaha rakyat atau tanpa subsidi pemerintah. Dengan kata lain, bunga kredit untuk program pendanaan tersebut sekitar 16%.

"Kami akan mencoba agar sebagian dana Rp 200 triliun di bank milik negara disalurkan dalam bentuk kredit kepada UMKM. Menurut kami, dana ini cukup diminati bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya," kata Maman di Kantor Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jakarta, Rabu (8/10).

Maman menyampaikan alokasi dana untuk kredit UMKM nonsubsidi akan ditentukan setelah 15 Oktober 2025. Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri akad masal KUR kepada 800 ribu pelaku UMKM di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal tersebut.

Ada lima bank pelat merah yang mengelola dana senilai Rp 200 triliun milik pemerintah, yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Maman berniat memanggil perwakilan seluruh bank tersebut untuk membicarakan berapa uang negara yang bisa disalurkan ke UMKM dalam bentuk kredit nonsubsidi. "Kami akan panggil bank milik negara untuk mempercepat pendistribusian akses pembiayaan dari Rp 200 triliun ini dalam kredit non-KUR," katanya.

Sebelumnya, Maman mengaku optimistis rasio kredit bermasalah atau NPL kepada UMKM dapat ditekan ke bawah 4% pada akhir tahun ini.  Hal tersebut tercermin dari turunnya NPL kredit UMKM dari Mei 2025 sebesar 4,49% menjadi 4,41% pada Juni 2025.

Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan NPL kredit UMKM masuk dalam tren peningkatan lantaran NPL kredit UMKM pada Januari 2025 sebesar 4,03%. Maman menilai turunnya NPL kredit UMKM pada akhir paruh pertama tahun ini disebabkan oleh peningkatan pengawasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat.

"Pengawasan penyaluran KUR kami perdalam hingga ke tingkat provinsi (karena) selama ini pengawasan tersebut tidak pernah dilakukan. Distribusi KUR tidak hanya fokus ke kuantitas, tapi juga kualitas," kata Maman kepada Katadata.co.id, Selasa (9/9).