Luhut soal Utang Jumbo Whoosh: Tak Ada Transportasi Umum di Dunia yang Untung

Utang jumbo proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh belakangan menjadi sorotan, setelah Menteri keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tidak ingin penanganannya melibatkan APBN. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pun berkomentar terkait hal ini.

“Tidak ada transportasi publik di dunia ini yang menguntungkan, selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu, harus subsidi yang betul-betul terukur,” kata Luhut usai menghadiri acara bertajuk ‘1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth’ di Jakarta, Kamis (16/10).

Luhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Keputusan Presiden atau Keppres terkait penyelesaian utang Whoosh. “Hanya perlu menunggu,” ujar dia.

Menurut Luhut, Prabowo bakal membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang Whoosh. Ketua DEN juga berkoordinasi dengan Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi atau CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

Luhut mengatakan Danantara sepakat bahwa penyelesaian utang proyek ini perlu ditangani bersama.

Terkait skema pembayaran, Luhut mengatakan penyelesaian utang Whoosh akan menggunakan skema restrukturisasi. Namun ia belum memastikan sumber dana untuk membayar utang. Dia terbuka dengan opsi membayar utang pakai dividen BUMN.

Luhut memastikan pelunasan utang Whoosh tidak membutuhkan bantuan tambalan dari APBN. “Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan Cina, karena saya dari awal mengerjakan itu,” ujar Luhut.

Menkeu Purbaya Tolak Bantu Bayar Utang Whoosh Pakai APBN

Menkeu Purbaya mengatakan pada pekan lalu (10/10), ia tidak ingin APBN menanggung utang Whoosh. Hal ini ia sampaikan, lantaran Danantara sempat mengajukan opsi restrukturisasi proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung, salah satunya dengan APBN.

Danantara sebelumnya menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan utang proyek KCIC, yakni:

• Pemerintah mengambil alih infrastrukturnya dan menyuntikkan dana tambahan

Dengan diambil alih, maka utang infrastruktur atau prasarana yang mencapai US$ 6,7 miliar atau Rp 111,1 triliun akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.

• Danantara memberikan tambahan modal penyertaan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI

Namun setelah polemik penggunaan APBN untuk mengatasi utang jumbo Whoosh muncul, Danantara menyiapkan tiga skema lain. Hal ini akan diungkapkan setelah evaluasi pelunasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara komprehensif, rampung.

Purbaya optimistis Danantara mampu menyelesaikan masalah utang Whoosh tanpa suntikan dari APBN. “Karena Danantara menerima dividen dari BUMN Rp 80 triliun sampai Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutupi sekitar Rp 2 triliun (bunga) bayaran tahunan KCIC,” kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (16/10).

Purbaya mengatakan dividen BUMN yang dikelola Danantara juga masih ditempatkan dalam bentuk surat utang.

Prabowo Tak Berencana Bantu Pelunasan Utang Whoosh Pakai APBN

Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah tidak berencana menggunakan dana APBN untuk membayar utang proyek Whoosh. Pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak membebani APBN.

“Beberapa waktu lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema, supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” kata Prasetyo saat berkunuung ke kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam.

Saat ditanya apakah topik terkait pembayaran utang Whoosh termasuk dalam agenda pembahasan di pertemuan rapat terbatas alias ratas bersama Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo membantah.

“Tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujar Prasetyo menanggapi pertanyaan awak media terkait solusi untuk Whoosh.

Namun demikian, Prasetyo menilai bahwa proyek Whoosh memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung.

“Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta maupun ke Bandung dan sebaliknya,” katanya.

Mensesneg menambahkan bahwa pemerintah melihat potensi pengembangan jaringan kereta cepat sebagai bagian dari visi pembangunan transportasi nasional.

“Justru, kami ingin sebenarnya itu (Whoosh) berkembang, tidak hanya ke Jakarta dan sampai Bandung. Kami berpikir untuk sampai ke Surabaya,” ujarnya.