Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini 5 Catatan Kritis di Sektor Transportasi

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap setahun memimpin pemerintahan Indonesia setelah mengucapkan sumpah jabatan pada 20 Oktober 2024. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat setidaknya lima poin evaluasi di sektor transportasi yang masih menjadi catatan untuk diperbaiki.

Pakar Transportasi, Djoko Setijowarno, mengatakan sektor transportasi seharusnya menjadi perhatian khusus karena berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Perbaikan pada infrastruktur transportasi juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat banyak.

"Sekarang kalau pertumbuhan ekonomi di mark up dengan menambah KEK (kawasan ekonomi khusus), lalu industri senajata, masalahnya kesejahteraan masyarakatnya di mana? Seharusnya infrastruktur transportasi tetap berlanjut," ujarnya kepada Katadata.co.id, Senin(20/10).

Djoko mengatakan setidaknya ada lima poin yang menjadi catatan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu:

1. Insentif transportasi tidak tepat sasaran

Djoko menyoroti sejumlah insentif transportasi yang tidak tepat sasaran. Dia mencontohkan insentif mobil dan motor listrik, namun hal yang sama tidak diberikan untuk bus listrik.

Padahal, menurut dia, insentif seharusnya diberikan untuk transportasi umum yang bisa mengatasi kemacetan. "Padahal kota-kota besar sudha mengalami kepadatan," ujarnya.

Dia juga mencontohkan program diskon pajak tiket pesawat yang diberikan saat masa natal dan tahun baru. Menurut dia, diskon tersebut juga tidak tepat sasaran karena kemungkinan digunakan untuk masyarakat menengah ke atas.

"Insentif yang diberikan pun tidak seragam, karena bus AKDP dan bis wisata gak dikasih," kata dia.

2. Perhatian terhadap pembenahan transportasi umum berkurang

Menurut Djoko, Indonesia membutuhkan pembanahan sektor transportasi dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia pada 2045. Namun data menunjukkan hanya 40 dari 514 pemerintah daerah yang mau mengoperasikan transportasi umum dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Program 50 Kota Prioritas yang digalakkan Kementerian PU juga menunjukkan hanya 18 kota dari program tersebut yang sudah memiliki transportasi umum. Menurut dia, pemerintah pusat perlu memberikan stimulus agar pemerintah daerah terpacu untuk membenahi sektor transportasi.

3. Pengembangan pembangunan infrastruktur dan transportasi daerah di pelosok

Djoko mengatakan pembangunan infrastruktur transportasi di kepulauan, daerah 3T, daerah perbatasan tidak banyak dilakukan. Hal itu terutama daerah penghasil mineral.

"Hasil bumi dikeruk sementara kesejahteraan rakyat dibiarkan tidak sejahtera. Minimal mereka disediakan layanan transportasi umum untuk aktivitas keseharian," ujarnya.

4. Transportasi perairan minim perhatian

Menurut Djoko, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan masih minim anggaran. Saat ini, transportasi danau hanya dimiliki oleh Danau Toba. Padahal, Indonesia diperkirakan memiliki 70-80 danau besar. 

Begitu juga dengan transportasi angkutan sungai di Indonesia tidak ada yang mumpuni. Padahal di negara lain seperti Cina, memiliki banyak transportasi sungai yang bagus dengan teknologi canggih.

"Rezim Prabowo tidak mengutamakan infrastruktur dan transportasi, itu bagaimana pertumbuhan ekonominya mau bagus," ujarnya.

5. Keselamatan transportasi masih terabaikan

Djoko mengatakan angka kecelakaan transportasi masih tinggi, terutama di usia produktif. 

Menurut dia, program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif yang patut didukung, namun pelaksanaannya perlu bijaksana. Anggaran program ini sebaiknya tidak memangkas dana penting dari kementerian atau lembaga lain yang juga krusial untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

"Oleh karena itu, Program MBG dapat berjalan beriringan dengan program-program layanan publik dasar seperti keselamatan, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Jangan sampai salah satu harus dikorbankan," ujarnya.

Dia mengatakan keberlanjutan infrastruktur dan transportasi yang berkeselamatan adalah konsep penting yang menggabungkan tiga pilar utama, yakni pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan, sistem transportasi yang efisien, dan yang paling krusial, jaminan keselamatan bagi semua penggunanya.