AHY Bahas 3 Skema Penyelesaian Utang Kereta Cepat, Siap Dilaporkan ke Prabowo
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa dipanggil AHY melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kementerian yanga da di bawahnya untuk menentukan solusi penyelesaian utang kereta cepat Whoosh, Senin (3/11). Skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB tersebut akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.
AHY masih enggan menjelaskan lebih lanjut apa saja skema penyelesaian utang KCJB yang akan dipresentasikan di Istana Kepresidenan Jakarta siang hari ini, Senin (3/11). Namun AHY berharap Presiden Prabowo dapat memilih satu dari tiga skema yang telah digodok.
"Nanti kami memohon arahan dan petunjuk dari presiden untuk penyelesaian utang KCJB. Adapun tiga skema yang kami presentasikan merupakan hasil dari usulan semua pihak yang kami himpun," kata AHY di kantornya Senin (3/11).
AHY mengaku belum merencanakan kunjungan kenegaraan ke Cina untuk melakukan negosiasi lanjutan terkait utang KCJB. Menurutnya, langkah tersebut akan dilakukan setelah pembahasan lanjutan terkait implementasi penyelesaian utang KCJB.
Seperti diketahui, utang proyek KCJB yang sudah dioperasikan sejak 2 Oktober 2023 saat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo itu membengkak karena peningkatan biaya proyek.
Total investasi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini tembus hingga US$ 7,27 miliar atau setara Rp 120,78 triliun (kurs Rp 16.631 per dolar AS. Dari total investasi ini, sekitar 75% dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2% per tahun.
Utang ini makin bertambah seiring dengan pinjaman baru karena adanya pembengkakan biaya atau cost overrun yang mencapai US$ 1,2 miliar atau setara Rp 19,96 triliun. Bunga utang atas pembengkakan biaya ini juga disertai bunga lebih tinggi yaitu di atas 3% per tahun.
Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan sudah menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan utang dari proyek KCIC.
Skema ini yaitu dengan mengambil alih infrastrukturnya oleh pemerintah dan menyuntikkan dana tambahan. Dengan diambil alih, maka utang infrastruktur atau prasarana akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.
"Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan," kata Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Kamis (9/10).
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
