ESDM: Produsen Mobil Mulai Ubah Sepsifikasi Mesin Agar Sesuai dengan Biodiesel
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menemukan produsen mobil mulai mengubah spesifikasi mesin untuk menekan biaya operasional penggunaan biodiesel. Langkah tersebut dinilai sesuai dengan peta jalan pemerintah terkait implementasi biodiesel di dalam negeri.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan masalah utama penggunaan bahan bakar nabati adalah kandungan air tinggi yang tertinggal di dalam mesin. Menurutnya, sebagian produsen mobil dan suku cadang otomotif mulai mengubah spesifikasi mesin agar bisa menanggulangi hal tersebut.
"Produsen mobil dan suku cadang sudah mulai menyesuaikan dan telah melakukan pengujian, salah satunya PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Penyesuaian ini yang sebenarnya kami inginkan dari produsen otomotif," kaa Eniya dalam Indonesia Palm Oil Conference 2025, Kamis (13/11).
Eniya mengaku telah mensosialisasikan rencana penambahan campuran biodiesel dari 40% minyak sawit mentah menjadi 50% ke produsen suku cadang dan otomotif. Menurutnya, hasil sosialisasi tersebut adalah pelaporan hasil uji jalan B50 yang akan dilakukan selama paruh pertama tahun depan.
Untuk diketahui, uji jalan B50 akan dilakukan ke enam jenis kendaraan, yakni kendaran penumpang, truk di area pertambangan, kereta api, kapal, genset, dan alat dan mesin pertanian. Adapun campuran B50 yang akan diuji adalah pencampuran antara 50% turunan minyak sawit berupa FAME dan solar dengan kadar sulfur sebanyak 2.000 ppm.
"Kalau mesin kendaraan selama uji jalan misalnya jebol saat berjalan sejauh 30.000 kilometer, kami akna laporkan. Hasil itu kami akan umumkan, sebab penggunaan B50 pada akhirnya akan mendongkrak biaya operasional pengguna," katanya.
Eniya menilai langkah penyesuaian yang dilakukan produsen otomotif sama seperti yang dilakukan saat pemerintah Brasil mengembangkan bahan bakar nabati menggunakan etanol. Menurutnya, produsen otomotif Negeri Samba akhirnya memproduksi mesin fleksibel untuk mengakomodasi kadar air tinggi akibat bioetanol.
Eniya mencatat penyesuaian yang dilakukan produsen otomotif di Brasil adalah meningkatkan daya serap air dalam mesin menjadi hingga 15%. "Langkah ini yang akhirnya membuat produksi E85 dan E100 berhasil diterapkan di Brasil," katanya.
Di sisi lain, Eniya menemukan program mandatori B50 akan meningkatkan biaya operasional pengguna naik 7%. Sebab, campuran bahan bakar yang dipilih pemerintah akan mempercepat kerusakan mesin hingga 30%.
Alhasil, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan mandatory atau kewajiban penggunaan BBM biodiesel 50% atau B50. Kebijakan ini rencananya mulai diterapkan pada 2026.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal APBI-ICMA Haryanto Damanik mengatakan hal ini berkaitan dengan tambahan biaya produksi yang ditanggung perusahaan pertambangan (cost production) jika kebijakan diterapkan.
“Dengan penerapan B40 saat ini perusahaan harus menanggung pengeluaran US$ 1-2 dolar lebih tinggi untuk bahan bakar, apalagi sekarang pemerintah mencanangkan penerapan B50. Meskipun tidak diterapkan untuk seluruh sektor industri tapi ini menjadi tantangan besar bagi kami di tengah kondisi pasar saat ini,” kata Haryanto dalam Coalindo Coal Conference 2025, Rabu (6/11).
Dia menyebut pasar batu bara saat ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan kondisi pasca-covid dimana harganya melambung tinggi dan tergolong anomali. Selain menyebabkan adanya tambahan biaya produksi, hal ini juga secara dampak panjang berpotensi menurunkan keuntungan margin yang didapatkan perusahaan.
“Sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak bagi negara, termasuk dari sisi PPH badannya,” ujarnya.
