API Desak Pemerintah Percepat Pemusnahan Garmen Ilegal Jelang Ramadan 2026

Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemusnahan garmen hasil impor ilegal di pasar domestik. Langkah tersebut penting agar industri garmen nasional dapat menikmati peningkatan permintaan pada Ramadan 2026.

Sekretaris Jenderal API Andrew Purnama mencatat lebih dari 50% garmen yang ada di dalam negeri merupakan hasil impor ilegal. Akibatnya, pabrikan garmen domestik belum mendapatkan pesanan untuk mengisi pasar Ramadan tahun depan.

"Penundaan pemusnahan garmen impor ilegal yang telah ditemukan aparat penegak hukum justru membuka celah barang tersebut kembali bocor ke pasar. Sanksi terhadap garmen impor ilegal harus langsung dan final," kata Andrew kepada Katadata.co.id, Jumat (28/11).

Dominasi produk ilegal selama ini memenuhi pasar konsumen menengah bawah. Pemerintah perlu mempercepat pemusnahan garmen impor ilegal agar pabrik lokal dapat menikmati peningkatan permintaan saat bulan puasa dan Lebaran yang dimulai pada pertengahan Februari 2026.

Andrew menyampaikan permintaan yang didapatkan pabrik garmen nasional harusnya mulai naik pada bulan ini. Sebab, industri garmen umumnya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memenuhi pasar Ramadan.

"Pemusnahan di tempat saat penemuan garmen impor ilegal dilakukan bukan hal yang eksesif selama basis hukumnya jelas, pembuktiannya memenuhi standar, dan prosesnya transparan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mensinyalir baju bekas impor masih akan memenuhi pasar domestik pada Ramadan 2026. Sebab, volume pakaian bekas impor yang telah masuk pasar domestik belum akan habis pada kuartal pertama tahun depan.

Maman menjelaskan pasar garmen domestik saat ini dipenuhi pakaian bekas impor maupun pakaian impor tanpa merek. Dia pun menemukan pedagang mikro dan kecil menjual kedua produk tersebut di pasar sentra garmen.

Strategi utama pemerintah dalam melindungi industri garmen saat ini adalah menutup keran pakaian bekas impor.  "Kami belum bisa memastikan apakah pasar domestik dapat bersih dari pakaian bekas impor sebelum Ramadan 2026. Namun kami mengutamakan penutupan arus impor pakaian bekas saat ini," kata Maman usai Rapat Koordinasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, Jakarta, Kamis (27/11).