Penjelasan Lengkap Luhut Pandjaitan soal Sejarah Bandara IMIP Morowali

Status Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah menuai sorotan. Ini setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi bandara khusus yang berada di kawasan pertambangan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada Kamis (20/11). Menurutnya bandara ini anomali karena tidak memiliki perangkat negara.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana telah membantah tuduhan itu. Status bandara IMIP legal dan terdaftar di Kementerian Perhubungan dengan status operasional khusus dan hanya melayani rute domestik.

DI tengah sorotan ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves RI) Luhut B Pandjaitan pernah beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke bandara IMIP. Berikut penjelasan lengkap Luhut Pandjaitan terkait proses pembangunan bandara IMIP pada Senin (1/12):

Teman-teman sekalian,

Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, saya bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan investasi nasional selama kurang lebih sebelas tahun. Sejak awal, kami melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari sumber daya yang kita miliki. Gagasan hilirisasi sesungguhnya sudah saya pikirkan sejak saya menjabat di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2001.

Salah satu tonggak awalnya adalah pembangunan kawasan industri Morowali yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada era Presiden Joko Widodo. Dari situlah lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah.

Namun, mendatangkan investor asing bukanlah hal yang mudah. Setelah mempelajari kesiapan negara-negara dari segi investasi, pasar, dan teknologi, hanya Tiongkok yang saat itu siap dan mampu memenuhi kebutuhan kita. Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi.

Teman-teman sekalian,

Hilirisasi nikel dimulai dari penghentian ekspor nickel ore, yang sebelumnya hanya menghasilkan sekitar US$ 1,2 miliar per tahun, itu pun sebagian besar berupa tanah dan air, karena hanya sekitar 2% kandungannya yang dapat diambil. Presiden Joko Widodo awalnya khawatir karena kita berpotensi kehilangan nilai ekspor tersebut. Banyak menteri juga tidak setuju karena takut kehilangan pemasukan jangka pendek.

Namun setelah melalui pembahasan mendalam, saya mengusulkan secara formal hilirisasi kepada Presiden. Saya sampaikan bahwa dua hingga tiga tahun pertama akan berat, tetapi setelah itu manfaatnya akan terlihat jelas. Dalam waktu satu bulan, Presiden menyetujui langkah tersebut, dan Tiongkok pun siap bekerja sama. Amerika Serikat tidak memiliki teknologi ini—dan hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Elon Musk ketika bertemu saya beberapa waktu lalu, bahwa AS tertinggal cukup signifikan dari Tiongkok.

Dari situ, hilirisasi di Morowali mulai berjalan, dari nickel ore menuju produk bernilai tambah seperti stainless steel, precursor, dan cathode yang hari ini digunakan di berbagai industri global. Tahun lalu ekspor sektor ini mencapai US$ 34 miliar dan akan meningkat menjadi US$ 36 miliar-US$ 38 milyar pada tahun ini, dan menjadi salah satu faktor stabilnya ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Tentu dalam perjalanannya terdapat banyak tantangan. Tetapi setiap keputusan kami buat melalui proses yang terpadu, transparan, dengan perhitungan untung–rugi yang jelas, dan yang menjadi titik pijak utama saya adalah kepentingan nasional. Dalam sebuah kerja sama, mustahil semua pihak menang; selalu ada proses give and take.

Dalam setiap kerja sama investasi strategis, terdapat sejumlah ketentuan yang kami tetapkan dan sampaikan kepada Tiongkok untuk memastikan bahwa investasi tersebut membawa manfaat maksimal bagi Indonesia. Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi seluruh mitra internasional, termasuk Tiongkok, dan menjadi landasan dalam setiap proses negosiasi, diantaranya ;

1. Penggunaan Teknologi Terbaik.
Seluruh investor diwajibkan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan tidak diperkenankan membawa teknologi kelas dua (second-class technology). Kami memastikan bahwa standar lingkungan Indonesia dipatuhi secara ketat.

2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal
Investor asing wajib memprioritaskan tenaga kerja Indonesia. Kami memahami bahwa di daerah luar Jawa, khususnya wilayah Timur yang masih berkembang, terdapat keterbatasan tenaga ahli. Namun, kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal tetap menjadi prinsip utama, dengan ruang pendampingan dan pelatihan untuk mengisi kekurangan keahlian tersebut.

3. Pembangunan Industri Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Setiap investasi harus berkontribusi pada pembangunan industri yang terintegrasi dari proses hulu hingga hilir agar menghasilkan nilai tambah signifikan bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi negara industri yang berdaya saing. Saat ini Indonesia memiliki ekosistem lithium baterai, baik LFP atau NCM, yang cukup lengkap, saya kira no tiga setelah Tiongkok, dan Korea Selatan. Kita sudah bisa mengekspor anoda, katoda dan lithium hydroxide/carbonate yg merupakan elemen penting dalam lithium baterai. Banyak negara negara lain yg ingin mencontoh kita.

4. Transfer Teknologi dan Capacity Building
Dalam pertemuan resmi dengan Perdana Menteri Tiongkok, Menteri Perdagangan, dan Menteri Luar Negeri mereka, saya menegaskan bahwa kerja sama harus mencakup transfer teknologi. Mereka menyetujui ini, sehingga program capacity building dapat berjalan untuk meningkatkan kemampuan SDM Indonesia.

Hari ini, total nilai investasi disektor hilirisasi mencapai US$ 71 milyar, di mana untuk Morowali nilainya mencapai lebih dari US$ 20 miliar, mempekerjakan lebih dari 100 ribu tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan sampai saat ini.

Terkait persoalan lingkungan dan yang lainnya, saya berkoordinasi langsung dengan Wang Yi, yang ditunjuk Presiden Xi Jinping sebagai mitra utama Indonesia, untuk memastikan seluruh operasi mematuhi standar dan tidak ada “negara dalam negara” yang melanggar hukum kita.

Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi terkait. Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Jika mereka berinvestasi US$ 20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional. Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan. Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional.

Terkait masalah lingkungan, sejak 2021, saya meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menindak tegas perusahaan-perusahaan industri hilir asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan.

Teman-teman sekalian,

Selama menjabat, saya menjaga agar tidak ada konflik kepentingan. Saya tidak pernah terlibat dalam bisnis apa pun demi menjaga integritas dan memastikan kepentingan bangsa menjadi prioritas.

Karena itu, apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh saya. Saya persilakan siapa pun datang kepada saya dengan membawa data jika ingin mempertanyakan keputusan tersebut. Kita tidak berpihak kepada Tiongkok atau Amerika; kita berpihak kepada Indonesia. Faktanya, saat itu Tiongkok adalah satu-satunya negara yang siap masuk.

Tanpa hilirisasi, Indonesia tidak akan berada pada posisi ekonomi seperti hari ini.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita juga sedang mendorong hilirisasi di sektor pertanian, herbal dan hortikultura melalui program TSTH2 di Humbang. Kita sedang mengembangkan bibit tanaman terbaik, dan tiga tahun ke depan kita akan melihat hasil yang berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan Indonesia.

Akhir kata, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak mudah berburuk sangka. Kita semua memiliki hati nurani dan logika yang jernih untuk menempatkan kepentingan NKRI di atas segalanya.

Jangan cepat berburuk sangka. Kita semua memiliki hati nurani dan logika untuk menjaga NKRI yang kita cintai ini. Karena itulah saya tidak percaya pada pandangan bahwa pemerintahan itu berdiri sendiri-sendiri. Pemerintahan harus berkelanjutan, karena tidak ada satu pun proyek strategis yang bisa selesai dalam lima tahun. Setiap pembangunan besar membutuhkan waktu setidaknya lima belas tahun untuk menunjukkan hasil yang nyata.

Hilirisasi adalah contoh nyata. Prosesnya panjang, bertahap, dan membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan. Namun inilah yang akan membawa Indonesia menuju status high income country. Kita tidak perlu berpolemik pada hal-hal yang justru menghambat langkah maju bangsa. Ini pandangan saya berdasarkan pengalaman sebelas tahun bekerja di pemerintahan.

Tidak ada pemerintahan yang sempurna, semua memiliki kekurangan. Namun kekurangan tidak boleh dijadikan bahan polemik yang merusak kepercayaan publik. Kekurangan harus diperbaiki, bukan dijadikan alasan untuk memulai dari nol lagi.

Sekarang saatnya kita bergandengan tangan, mendukung pemerintahan yang sedang bekerja dengan strategi jangka panjang lima hingga sepuluh tahun ke depan. Kita harus solid. Bonus demografi kita hanya bertahan hingga tahun 2035; jika lewat dari itu kita tidak mengoptimalkannya, kita berisiko terjebak dalam middle income trap.

Ini juga soal keteladanan. Saya bersyukur selama ini tidak pernah menjadi bagian dari konflik, dan selalu menjaga agar keputusan yang saya ambil tidak menimbulkan perpecahan. Setiap proyek besar sejak era Presiden Joko Widodo pun menghadapi tantangan yang dilimpahkan dari pemimpin sebelumnya, misalnya proyek Kertajati, Pelabuhan Patimban dll. Namun segalanya dapat diperbaiki ketika kita bekerja dengan pikiran jernih dan semangat kolaboratif.

Membangun negara adalah proses panjang yang membutuhkan kesinambungan kebijakan, keberanian mengambil keputusan, dan kesediaan untuk bekerja sama lintas pemerintahan. Hilirisasi adalah contoh bagaimana konsistensi dapat menghasilkan manfaat besar bagi ekonomi Indonesia. Tantangan pasti ada, tetapi dengan sikap tidak saling menyalahkan, saling melengkapi, dan mendukung visi jangka panjang, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dan mencapai kemajuan yang kita cita-citakan bersama.

Tulisan ini saya buat agar masyarakat dapat memahami kondisi secara utuh. Apa yang menjadi tantangan, apa yang telah diperjuangkan, dan apa yang sedang diupayakan pemerintah hari ini. Kita tidak perlu terpecah oleh informasi yang tidak lengkap atau oleh polemik yang tidak membawa manfaat. Pemahaman yang menyeluruh akan membuat kita lebih bijak dalam melihat kebijakan strategis bangsa dan lebih kuat sebagai satu kesatuan.

Semoga penjelasan ini dapat membantu kita semua menjaga keutuhan, memperkuat rasa percaya, dan menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya.