Kejar Ekonomi 8%, Investasi Infrastruktur Harus Tumbuh Tiga Kali Lipat

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mendata kebutuhan investasi untuk mendanai proyek infrastruktur hingga 2029 mencapai Rp 10.303 triliun. Realisasi target investasi tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai 8% pada 2029.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Muhammad Rachmat Kaimuddin memaparkan bahwa target investasi infrastruktur tersebut lebih besar 66% dari total investasi infrastruktur 2014–2024 yang senilai Rp 6.203 triliun. Rachmat menyampaikan bahwa investasi infrastruktur per tahun harus naik tiga kali lipat dibandingkan periode 2019–2024 untuk mencapai target tersebut.

“Kita perlu memikirkan cara-cara baru untuk mendanai proyek infrastruktur, sebab pendanaan infrastruktur pada 2024–2029 jelas tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” kata Rachmat di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis (4/12).

Rachmat memaparkan bahwa pemerintah harus mengucurkan Rp 7.212 triliun untuk membangun infrastruktur hingga 2029 guna mencapai target perekonomian nasional senilai Rp 10.000 triliun. Sementara itu, sektor swasta akan menyumbang Rp 3.091 triliun atau sekitar Rp 618 triliun per tahun dalam bentuk investasi pada proyek infrastruktur nasional.

Dengan kata lain, Rachmat menilai investasi bidang infrastruktur harus berkontribusi 32,43% dari target investasi tahun ini yang senilai Rp 1.905,6 triliun. Karena itu, ia menyampaikan bahwa kebutuhan investasi dari sektor swasta dalam bidang infrastruktur harus naik lebih dari empat kali lipat dibandingkan realisasi 2019–2024 yang senilai Rp 746 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Investasi, sektor konstruksi tidak masuk dalam lima sektor dengan investasi terbesar pada Januari–September 2025. Dengan demikian, realisasi investasi sektor konstruksi pada sembilan bulan pertama tahun ini berada di bawah Rp 105,2 triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan anggaran infrastruktur.

“Danantara memiliki peran yang sangat strategis, seperti yang divisikan Presiden Prabowo. Danantara telah mengonsolidasikan lebih dari 800 BUMN, jadi berfungsi sebagai pemegang saham BUMN, tapi juga bisa berinvestasi,” kata AHY.

AHY menjelaskan bahwa Danantara dapat menginisiasi pembiayaan kreatif selain menggunakan anggaran APBN dan pemerintah daerah. Untuk itu, AHY memastikan akan mendata proyek mana saja yang bisa ditawarkan ke Danantara sebagai peluang investasi.