Pemerintah Identifikasi Lahan Pertanian Rusak demi Hapus KUR di Daerah Bencana

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM sedang mengidentifikasi lahan pertanian yang rusak total akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini sejalan dengan insentif hapus tagih ke nasabah Kredit Usaha Rakyat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan penghapusan KUR daerah bencana diprioritaskan di bidang pertanian. Total penyaluran KUR bidang pertanian di Aceh, Sumut, dan Sumbar mencapai Rp 11,3 triliun pada sekitar 75 ribu petani dari awal tahun hingga awal bulan ini.

"Total penyaluran KUR di daerah yang terkena bencana di Sumatera senilai Rp 4,4 triliun hingga bulan ini. Kami sedang mengidentifikasi lahan pertanian mana yang betul-betul lumpuh untuk dihapuskan tagihannya," kata Riza kepada Katadata.co.id, Rabu (10/12).

Riza menekankan penghapusan utang KUR hanya diberikan pada debitur dengan sawah yang menjadi tidak bisa aktif akibat bencana. Untuk lahan pertanian yang rusak tapi masih dapat diaktifkan akan diberikan pilihan restrukturisasi cicilan.

Proses identifikasi sawah yang rusak di daerah bencana masih berlangsung sehingga ia dapat memastikan berapa nilai KUR yang akan dihapus tagih pada bulan ini. Menurut dia, proses ini penting agar insentif hapus tagih KUR tepat sasaran.

Riza mengatakan proses identifikasi kini melibatkan 65 pemerintah kabupaten/kota, tiga pemerintah provinsi, 13 lembaga penyalur KUR, dan tiga lembaga penjaminan. 

Mengenai waktu proses hapus tagih KUR, pemerintah belum memutuskannya. Mekanisme hapus tagih maupun restrukturisasi KUR di daerah bencana masih dalam tahap pembahasan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Formula hapus tagih KUR sedang kami bicarakan. Insentif ini harus segera dilaksanakan karena menjadi perintah langsung Presiden," katanya.

Lahan Sawah Rusak Akibat Banjir

Lebih dari seperempat total lahan sawah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rusak akibat bencana banjir dan longsor November lalu. Sebagian petani di kawasan tersebut diperkirakan tidak akan menikmati panen raya pada April-Mei 2026.

Pemerintah Provinsi Aceh mendata lahan sawah yang rusak akibat bencana mencapai 139.444 hektare. Angka tersebut hampir 70% dari luas lahan sawah baku 2024 seluas 202.811 hektare.

Ketua Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Aceh Darmawan mengatakan bencana tersebut melanda 18 kabupaten/kota dari total 23 kabupaten kota di Aceh. Darmawan meyakini petani di Serambi Mekkah tidak akan menikmati panen raya 2026.

"Kami hanya berharap bisa menikmati panen gadu pada Juli-September 2026," kata Darmawan kepada Katadata.co.id, Senin (8/12).

Kerusakan sawah terkecil terjadi di Sumatera Barat, yakni seluas 6.749 hektare atau 3,58% dari luas lahan sawah baku. Mayoritas atau 75% dari sawah rusak akibat bencana berada di DI Aceh.