Peternak Kritik Rencana Impor Sapi Perah, Biaya Tinggi dan Lahan Tak Ideal

Rencana pemerintah melakukan kebijakan impor sapi perah menuai peringatan dari Gabungan Koperasi Sapi Indonesia atau GKSI. Alih-alih meningkatkan produksi susu nasional, kebijakan ini dinilai berisiko menambah beban biaya dan menekan peternak rakyat.

Seperti diketahui, Kementerian Pertanian menyiapkan lahan sampai 1,7 juta hektare di 3.346 titik untuk digunakan pengembangan sapi perah dan pedaging impor. Ketua Umum GKSI Jawa Timur Nur Kayin mengatakan mayoritas lahan tersebut berada di luar Pulau Jawa dan berada di dataran rendah.

"Sapi perah idealnya dikembangkan di dataran tinggi. Bisa saja dipelihara di dataran rendah, tapi biaya produksinya akan sangat tinggi,” kata Kayin di Jakarta Selatan, Senin (15/12).

Selain lahan yang minim, Kayin menilai peternak rakyat harus mengeluarkan modal besar untuk menambah populasi. Ia mengaku dirinya harus mengeluarkan biaya pembuatan kandang sekitar Rp 1 miliar untuk menampung 40 ekor sapi perah impor.

Karena itu, Kayin mendorong pemerintah membantu persiapan kandang untuk menampung tambahan sapi perah impor tersebut. Sebab, penambahan populasi sapi perah saat ini hanya akan mendatangkan masalah baru bagi peternak rakyat.

"Kalau produktivitas sapi perah impor hanya 10 sampai 15 liter per hari per ekor, peternak rakyat akan rugi dengan penambahan populasi," ujarnya.

Alhasil, Kayin mendorong pemerintah untuk meningkatkan produktivitas peternak sapi perah lokal dibandingkan menambah populasi. Menurutnya, produktivitas sapi perah masih rendah yakni sekitar 12 liter per hari per ekor dari produktivitas global sekitar 20 liter per hari per ekor.

Kayin menilai pemerintah perlu melakukan intervensi dalam pengadaan pakan dengan menambah volume jagung subsidi. Untuk diketahui, Badan Pangan Nasional telah menganggarkan Rp 78 miliar untuk menyalurkan jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ke peternak sejumlah 52.500 ton pada paruh kedua tahun ini.

"Peternak sapi perah butuh lebih banyak lagi untuk meningkatkan produktivitas. Sebab, peternak sapi kini hanya menikmati 20% dari volume produksi pakan sapi domestik, sedangkan sisanya diekspor," katanya.

Kementerian Pertanian berencana mengajukan beberapa investasi di bidang peternakan sapi sebagai proyek strategis nasional. Langkah ini bertujuan untuk menggenjot investasi sapi ternak di dalam negeri.

"Status PSN dapat membuat pemerintah membangun infrastruktur dasar terkait logistik di wilayah proyek investasi, seperti jalan dan pelabuhan," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda dalam acara Japfa Conference Day, Kamis (5/12).

Agung menghitung 1,7 juta hektare lahan yang disiapkan untuk sapi impor dapat menampung tambahan populasi sapi ternak hingga 2,2 juta ekor. Agung menargetkan jumlah sapi perah yang diimpor hingga 2029 mencapai 1,2 juta ekor, sedangkan untuk sapi potong impor sekitar 1 juta ekor. Importasi ini merupakan tahap awal dari realisasi sekitar 200 komitmen investasi yang telah diterima pemerintah.