Asosiasi Driver Online Khawatir Antrean Panjang SPBU karena BBM Subsidi Dibatasi

Asosiasi Driver Online (ADO) menilai taksi online yang beroperasi di wilayah perkotaan tak terdampak pembatasan kuota BBM subsidi 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat. Namun, mereka mengkhawatirkan kekurangan stok yang mengakibatkan antrean panjang di SPBU.

Ketua Umum ADO, Taha Syafariel mengatakan, kuota 50 liter per hari per kendaraan masih tergolong masuk akal bagi taksi online. Meski demikian, kebiasaan masyarakat dalam mengisi BBM dan potensi antrean panjang di SPBU perlu menjadi perhatian karena dapat mengganggu jam kerja pengemudi.

Ia menjelaskan, pengemudi transportasi online bekerja mengikuti jam operasional masyarakat. Jika pengemudi harus mengantre lama untuk mendapatkan BBM subsidi, maka waktu kerja mereka bisa berkurang dan berdampak pada pendapatan.

“Takutnya karena harus antre atau terlambat mengisi BBM akan jadi penundaan waktu kerja atau usaha kami,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Rabu (1/4).

Menurut data asosiasi, mayoritas pengemudi mengisi bensin harian sekitar Rp 200 – Rp 250 ribu. Di wilayah Jabodetabek pengisian bensin rata-rata berada di angka Rp 300 – Rp 350 ribu.  “Jadi secara umum, (batas) 50 liter masih masuk akal,” kata dia. 

Pembatasan BBM subsidi disebutnya akan lebih berdampak pada angkutan barang atau kendaraan yang memiliki trayek luar kota. Dengan adanya pembatasan kuota harian, kendaraan angkutan barang dikhawatirkan tidak dapat melakukan perjalanan pergi-pulang dalam satu hari.

Selain itu, ia menilai transportasi online berbasis aplikasi pada dasarnya memiliki fungsi yang mirip dengan transportasi umum berpelat kuning. Karena itu, pihaknya meminta adanya perlakuan khusus terkait BBM subsidi bagi transportasi online.

“Jadi kami meminta ada perlakuan khusus untuk taksi online agar layanan transportasi di perkotaan dan daerah tetap berjalan,” katanya.

Ia juga mencontohkan pengalaman saat terjadi kelangkaan Pertalite pasca kenaikan harga BBM subsidi beberapa waktu lalu, di mana antrean di SPBU bisa mencapai hampir dua jam dan mengganggu waktu operasional pengemudi.

Senada, Asosiasi Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) menyebut batas pembelian BBM subsidi itu masih dapat memenuhi kebutuhan ojek online berbasis mobil. 

Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono menilai dampak langsung terhadap operasional pengemudi relatif terkendali selama kebijakan pembatasan BBM subsidi dan kenaikan harga hanya menyasar BBM non-subsidi. 

“Hal ini didasarkan pada fakta bahwa lebih dari 95% pengemudi ojek dan driver online menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite sebagai bahan bakar utama operasional harian,” kata dia kepada Katadata.co.id, Rabu (31/3).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat struktur biaya langsung pengemudi tidak mengalami tekanan signifikan sehingga daya tahan pendapatan harian masih dapat terjaga.

Namun demikian, Igun mengingatkan adanya potensi dampak tidak langsung dari kebijakan tersebut. Pembatasan BBM subsidi dan kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi memicu inflasi biaya di sektor logistik, yang dalam jangka menengah dapat mempengaruhi harga kebutuhan pokok.

“Jika daya beli masyarakat melemah, maka permintaan layanan transportasi online juga berpotensi menurun sehingga pengemudi tetap akan terdampak secara tidak langsung,” ujar dia. 

Garda Indonesia mengatakan, stabilitas harga dan pasokan BBM subsidi merupakan faktor fundamental dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global dan potensi krisis energi.

Oleh karena itu, mereka meminta tidak boleh ada kenaikan harga BBM subsidi yang dapat menekan kelompok rentan seperti pengemudi ojek online dan pekerja sektor informal.

Mereka juga meminta pemerintah memastikan distribusi dan pasokan BBM subsidi tetap lancar dan tepat sasaran, serta kebijakan energi nasional harus mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap masyarakat luas, bukan hanya pendekatan fiskal.