Industri Soroti Bahan Baku Bioetanol, Minta Implementasi Bertahap 

Pemerintah mendorong pengembangan bioetanol sebagai sumber energi baru berbasis pertanian melalui program pencampuran bensin dengan etanol hingga 20% (E20). Namun, pelaku industri menilai implementasi kebijakan ini perlu dilakukan secara bertahap seiring kesiapan ekosistem di dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Spiritus dan Ethanol Indonesia (Apsendo), Izmirta Rachman, menyebut molase atau tetes tebu masih menjadi bahan baku paling ekonomis untuk bioetanol di Indonesia.

Pada 2025, produksi molase diperkirakan mencapai 1,8 juta ton. Namun, sekitar 900 ribu ton di antaranya telah digunakan untuk kebutuhan industri non-energi, seperti pangan, fermentasi, dan industri alkohol.

“Artinya, sisa yang bisa dimanfaatkan untuk energi hanya sekitar 900 ribu ton. Ini harus diperhatikan karena industri pengguna molase saat ini terkonsentrasi di Pulau Jawa,” katanya.

Izmirta menyarankan pembangunan pabrik bioetanol baru sebaiknya dilakukan di luar Pulau Jawa, mengingat ketersediaan bahan baku di daerah tersebut masih melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Ia juga mengatakan, rencana pemerintah menerapkan campuran etanol 20% alias E20 pada 2028 berpotensi meningkatkan kebutuhan bahan baku secara signifikan dan memicu persaingan dengan sektor industri lain.

“Kalau E20 langsung diterapkan, pasti akan bersaing. Karena itu tidak bisa tiba-tiba. Harus bertahap, dimulai dari E5, lalu E10, baru ke E20,” ujarnya.

Saat ini, implementasi pencampuran bioetanol di Indonesia bahkan belum mencapai tahap E5 secara luas. Program pencampuran alias blending baru dimulai secara terbatas di beberapa wilayah seperti Jawa Timur dan Jakarta.

Selain bahan baku, tantangan lain yang dihadapi industri adalah keterbatasan lahan tebu. Luas areal tanam tebu saat ini sekitar 500 ribu hektare dan ditargetkan meningkat menjadi 1 hingga 2 juta hektare dalam beberapa tahun ke depan.

“Perluasan areal tanam menjadi kunci agar bahan baku mencukupi. Ini perlu koordinasi lintas sektor, termasuk dengan investor,” kata Izmirta.

Tantangan dari Aspek Keekonomian dan Infrastruktur

Dari sisi teknologi, industri dinilai tidak menghadapi kendala berarti karena proses produksi bioetanol masih menggunakan teknologi generasi pertama yang relatif sederhana, yakni fermentasi dan distilasi.

Namun, tantangan utama lainnya terletak pada aspek keekonomian dan infrastruktur. Industri membutuhkan kepastian harga, insentif, serta dukungan kebijakan seperti kemudahan perizinan dan kepastian pasar (offtaker) agar investasi dapat berkembang.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Randy Manilet, menilai pengembangan bioetanol berbasis tebu masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi pasokan bahan baku.

“Produksi tebu dan gula kita masih terbatas, bahkan untuk kebutuhan konsumsi saja Indonesia masih impor. Jadi kalau bioetanol ingin didorong, perlu ekspansi bahan baku, baik dari tebu maupun alternatif lain seperti molase atau bioetanol berbasis non-pangan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, tanpa penambahan pasokan bahan baku, kebijakan etanol hingga 20% berpotensi menekan harga pangan karena adanya persaingan penggunaan bahan baku antara sektor energi dan konsumsi.

Dari sisi kesiapan industri, Yusuf menilai pengembangan bioetanol masih tertinggal dibandingkan biodiesel. Program biodiesel seperti B20 hingga B50 dinilai lebih siap karena ekosistemnya telah terbentuk, mulai dari produsen, infrastruktur pencampuran (blending), hingga distribusi.

“Sementara untuk bioetanol, industrinya masih dalam tahap awal. Infrastruktur produksi, distribusi, hingga kesiapan kendaraan belum sekuat biodiesel, sehingga butuh waktu dan investasi lebih besar,” jelasnya.

“Kalau ekosistemnya jelas, mulai dari bahan baku, harga, hingga pasar, maka industri akan tumbuh dan berkelanjutan,” ujarnya.