Konglomerat Dunia Mulai Bangun Ekosistem Agribisnis di Tengah Ancaman Krisis
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut para konglomerat dunia mulai masuk ke sektor pertanian dan membangun ekosistem agribisnis di tengah memburuknya krisis pangan global.
Amran mengatakan, kondisi pangan dunia saat ini semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Food and Agriculture Organization (FAO), sebanyak 724 juta orang di dunia mengalami kelaparan. Situasi tersebut diperparah oleh konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengancam tambahan 40 juta orang mengalami kelaparan.
“Para konglomerat mulai terjun ke sektor pertanian secara diam-diam, mulai dari membeli lahan skala besar, investasi agribisnis, hingga membangun ekosistem pangan berbasis teknologi,” ujar Amran dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).
Ia menjelaskan, sektor pertanian kini semakin dipandang sebagai aset strategis yang berperan penting dalam stabilitas ekonomi dan geopolitik global. Tren ini juga didorong oleh kebutuhan inovasi seperti pertanian berbasis data, bioteknologi, hingga vertical farming.
Selain tekanan global, Indonesia juga menghadapi tantangan dari sisi iklim. Fenomena El Nino diperkirakan melanda sebagian besar wilayah Indonesia pada 2026. Data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan musim kemarau mulai April dari Nusa Tenggara Timur dan mencapai puncaknya pada Agustus.
Pemerintah Pastikan Stok Beras Cukup
Meski demikian, Amran memastikan kondisi pangan nasional tetap terkendali. Pemerintah telah menetapkan empat fokus utama yakni swasembada pangan, program makan bergizi, ketahanan energi berbasis biofuel, dan hilirisasi.
Ia mengklaim produksi beras nasional meningkat signifikan dengan tambahan 4,07 juta ton atau 13,29%. Saat ini, cadangan beras nasional tercatat mencapai 4,6 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
“Dengan kondisi ini, stok beras nasional dipastikan aman untuk 10–11 bulan ke depan, sementara El Nino diperkirakan berlangsung sekitar enam bulan,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi dampak kemarau, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan pemerintah daerah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, memperkuat sistem peringatan dini, serta mengoptimalkan pengelolaan air melalui rehabilitasi irigasi, pembangunan embung, dan pemanfaatan pompanisasi.
Selain itu, percepatan tanam dengan varietas tahan kekeringan dan pengaturan pola tanam juga dilakukan melalui koordinasi lintas pemerintah dan pemangku kepentingan.
Sebagai dukungan, Kementerian Pertanian telah menyiagakan sekitar 171.000 unit alat dan mesin pertanian sepanjang 2024–2025, serta menargetkan tambahan 37.000 unit pada 2026, termasuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
