Menjawab Kesenjangan Skill, Peran Swasta Dorong SDM Siap Kerja

Di tengah upaya pemerintah untuk memperkuat pendidikan vokasi, tantangan di lapangan masih belum sepenuhnya selesai.

Kesenjangan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan industri membuat banyak tenaga kerja muda belum terserap optimal, bahkan di sektor-sektor yang justru membutuhkan keahlian teknis.

Pemerintah menempatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai prioritas, dengan alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp757,8 triliun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Fokusnya mencakup peningkatan kualitas guru, perluasan akses pendidikan, serta penguatan pendidikan vokasi.

Pada kesempatan yang lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno pernah menjelaskan, penguatan pendidikan vokasi menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan lulusan pendidikan nasional memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri. 

Namun, persoalan klasik masih membayangi, salah satunya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri. Per Januari 2026, lulusan pendidikan vokasi justru menyumbang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi, yakni 8,63 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan saja belum cukup tanpa keterhubungan yang kuat dengan dunia kerja.

Di titik inilah peran sektor swasta menjadi krusial. Salah satu contohnya datang dari perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel berkelanjutan, Harita Nickel, melalui program Mechanic Talent Pool Program (MTPP).

Program MTPP dirancang sebagai inisiatif pengembangan kompetensi bagi generasi muda lokal di Pulau Obi, Halmahera Selatan.

Sasaran utamanya adalah pemuda lulusan SMA yang sebelumnya belum memiliki keterampilan teknis (non-skill), untuk kemudian dibekali keahlian mekanik industri pertambangan.

Direktur Operasional Harita Nickel, Younsel Evand Roos, menjelaskan bahwa program ini tidak sekadar memberikan keterampilan dasar.

“MTPP tidak hanya melatih keterampilan teknis, tetapi juga menyiapkan peserta agar siap bekerja sesuai standar industri. Kami melihat para lulusan kini mampu berkontribusi langsung dalam operasional,” ujarnya.

Salah satu lulusan program tersebut, Mulyono La Hasima asal Desa Soligi, kini bekerja sebagai Auto Electrician yang menangani sistem kelistrikan alat berat. Dia mengakui bahwa proses adaptasi awal cukup menantang, namun pelatihan yang dijalani memberikan bekal yang signifikan.

“Sekarang saya terlibat langsung dalam perawatan dan perbaikan alat. Awalnya menantang, tapi ilmu dari pelatihan sangat membantu. Saya jadi lebih percaya diri dan ingin terus meningkatkan keterampilan,” katanya. 

Dia juga menekankan pentingnya keahlian dalam membuka peluang kerja. “Skill itu penting. Kalau kita punya keahlian, kita punya lebih banyak peluang untuk bekerja dan berkembang,” lanjut Mulyono.

Dari sisi pemerintah daerah, program seperti ini dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Halmahera Selatan, Daud Djubedi, menyebut inisiatif tersebut sebagai langkah konkret dalam membuka akses kerja bagi masyarakat.

“Program seperti ini penting untuk membuka akses kerja bagi masyarakat sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri,” ujarnya.

Selain MTPP, Harita Nickel juga menjalankan program pemberdayaan lain di bidang pendidikan melalui PELITA (Peningkatan Keahlian Keterampilan Pemuda).

Program ini menawarkan pelatihan beragam, mulai dari operator alat berat, overhead crane, bahasa Mandarin, hingga perbaikan dan pemeliharaan AC. Saat ini, program PELITA telah memasuki angkatan kelima.

HR & GA Manager Harita Nickel, Rangga Aji Pratama, menjelaskan bahwa pengembangan peserta tidak berhenti setelah mereka direkrut. “Mereka memulai sebagai junior mekanik dan akan terus mendapatkan pendampingan serta pelatihan lanjutan untuk berkembang menjadi mekanik yang lebih berpengalaman,” ujarnya.

Inisiatif seperti MTPP menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi mismatch tenaga kerja.

Di sisi lain, program ini juga membuka peluang baru bagi pemuda daerah untuk naik kelas, dari yang sebelumnya tidak memiliki keterampilan, menjadi tenaga kerja terampil yang langsung terlibat dalam industri strategis nasional.