DPR Usul Pasang CCTV di Perlintasan Sebidang Usai Kecelakaan KRL Bekasi Timur

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sudjatmiko mengusulkan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di perlintasan sebidang yang terhubung langsung ke kabin masinis sebagai langkah meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Usulan ini mengemuka pascakecelakaan kereta rel listrik (KRL) dengan Kereta Api Argo Bromo di Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Senin (27/4) lalu.

Menurut Sudjatmiko, sistem tersebut akan membantu masinis memantau kondisi jalur hingga 1.000 sampai 2.000 meter ke depan secara visual melalui layar monitor di kabin.

“Jangka pendeknya, kemarin saya juga sudah mengusulkan untuk kabin masinis itu bisa mengetahui secara visual dengan layar monitor 1.000 sampai 2.000 meter,” ujar Sudjatmiko dalam forum Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (30/4).

Ia mengatakan, saat ini pengawasan visual jalur lebih banyak dilakukan dari pusat kendali di stasiun, sementara masinis masih mengandalkan pandangan langsung di lapangan.

“Sekarang yang bisa melihat adalah sistem kontrol di stasiun saja. Tapi, masinis ini tidak bisa mengetahui secara visual, biasanya pakai mata saja,” katanya.

Sistem monitor dinilai penting karena dapat disesuaikan dengan jarak pengereman kereta. Menurut dia, kereta yang melaju 60 kilometer per jam membutuhkan jarak pengereman sekitar 600 meter, sedangkan pada kecepatan 100 kilometer per jam membutuhkan sekitar 1 kilometer.

“Kalau kecepatannya 100 berarti jarak pengeremannya 1 kilo atau 1.000 meter,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai teknologi CCTV yang terhubung ke perlintasan sebidang dan stasiun akan memberi masinis waktu lebih cepat untuk mengantisipasi hambatan di jalur.

Selain solusi jangka pendek, Sudjatmiko juga mendorong audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi nasional, khususnya di perlintasan sebidang.

Menurut dia, evaluasi tidak hanya menyasar jalur rel, tetapi juga kondisi jalan raya yang melintas di atas rel. Ia menilai banyak perlintasan dalam kondisi rusak, bergelombang, serta berpotensi membahayakan pengendara roda dua maupun roda empat.

“Perlintasan sebidang ini bukan hanya jalur keretanya. Jalur jalannya juga harus kita perbaiki. Aspalnya, betonnya kadang tidak bagus dan bergelombang,” katanya.

Dorong Pembangunan Flyover dan Underpass

Untuk jangka panjang, Komisi V DPR mendorong pembangunan jalan layang atau flyover dan underpass di perlintasan dengan lalu lintas kereta maupun kendaraan yang tinggi.

Selain itu, ia juga mendorong penutupan perlintasan sebidang ilegal dan hanya mempertahankan perlintasan resmi yang memenuhi syarat keselamatan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pun menjanjikan pembangunan jalan layang di sejumlah perlintasan kereta api di Bekasi usai menjenguk korban di RSUD Bekasi, Selasa (28/4). 

Menurut dia, pembangunan flyover menjadi solusi mendesak mengingat kepadatan lalu lintas di wilayah tersebut.

“Karena Bekasi ini juga padat, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat-sangat mendesak. Jadi saya sudah menyetujui agar segera dibangun flyover,” ujar Prabowo seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.