Menperin Bicarakan Nasib Insentif EV dengan Kemenkeu, Tekan Beban BBM

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemberian insentif untuk kendaraan listrik alias electric vehicle (EV) merupakan langkah mendorong industri sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). 

“Kita sudah bicara salah satunya juga bicara soal insentif sebagai stimulus. Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ini semakin relevan,” kata dia usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (5/5). 

Ia mengatakan, skema insentif menjadi salah satu opsi kebijakan yang tengah dibahas pemerintah lintas kementerian untuk memperkuat sektor manufaktur di tengah tekanan global.

Menurut dia, arah kebijakan kendaraan listrik kini tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas. 

Kendaraan Listrik Kurangi Ketergantungan pada BBM

Insentif EV dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada BBM, yang pada akhirnya berpotensi menekan beban subsidi energi. “Sekarang ada yang lebih penting, yaitu agar kita bisa mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi,” katanya.

Selain itu, insentif juga dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat industri dalam negeri. Agus menilai, stimulus yang tepat dapat menjaga daya saing sektor manufaktur sekaligus melindungi penyerapan tenaga kerja.

“Yang tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang untuk memperkuat industri kita sehingga tenaga kerja kita juga bisa terlindungi,” ujarnya.

Agus menambahkan, berdasarkan informasi dari pelaku industri otomotif, mulai terjadi pergeseran preferensi pasar ke kendaraan yang lebih efisien dan tidak bergantung pada BBM. Hal ini dinilai menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat kebijakan insentif kendaraan listrik.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembahasan terkait skema, bentuk, dan waktu implementasi insentif EV masih berada dalam ranah Kementerian Keuangan.

“Bagaimana bentuk insentifnya, skemanya seperti apa, itu bisa dibicarakan langsung (Menteri Keuangan). Tapi memang itu salah satu isu yang kami bahas bersama,” kata Agus.

Sementara itu, sebelumnya Menkeu Purbaya dalam pertemuan dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), pada April (9/4) lalu, menyebut tengah membahas nasib insentif baru kendaraan listrik. 

Pertemuan itu membahas penguatan pasar otomotif domestik serta percepatan transisi menuju kendaraan listrik (EV) dan hibrida di Indonesia. Berdasarkan data GAIKINDO, penjualan mobil pada kuartal pertama 2026 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu, yang mana pertumbuhan ini didorong lonjakan adopsi kendaraan listrik yang signifikan.

Bendahara negara memastikan, pemerintah berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan kebijakan bagi industri otomotif dalam negeri. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi peningkatan daya saing dan transisi di bidang otomotif.

"Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan agar industri otomotif dalam negeri semakin kompetitif secara global, sekaligus mendorong transisi menuju kendaraan yang lebih bersih," kata Purbaya dalam keterangan resminya, Kamis (9/4).