Krisis Energi Bisa Jadi Momentum Swasembada Bahan Baku Industri Petrokimia RI

Krisis energi global dinilai menjadi momentum strategis bagi pemerintah untuk mempercepat diversifikasi bahan baku industri petrokimia dalam negeri guna memperkuat kemandirian nasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, mengatakan selama ini industri petrokimia nasional masih bergantung pada sumber bahan baku berbasis minyak bumi, khususnya nafta. Padahal, Indonesia punya sejumlah alternatif feedstock lain yang berpotensi dikembangkan.

“Kalau langkah-langkah yang diperlukan oleh pemerintah untuk melindungi atau kemandirian petrokimia dalam negeri sebenarnya mungkin ini momentum yang paling pas,” ujar Fajar dalam sesi diskusi di Jakarta Selatan, Selasa (5/5).

Ia menjelaskan, selain minyak mentah alias crude oil, bahan baku petrokimia juga dapat berasal dari methanol, batubara (coal), LPG, hingga bio feedstock. Namun saat ini, Indonesia baru mengandalkan dua model utama, yakni dari refinery langsung ke bahan baku plastik serta melalui nafta cracker.

“Jadi kita baru punya dua model ini. Harusnya masih ada tiga model lagi yang perlu kita kembangkan,” katanya.

Menurut Fajar, dari sejumlah alternatif tersebut, dua di antaranya dinilai potensial untuk dikembangkan dalam waktu dekat karena ketersediaan sumber daya di dalam negeri, yakni batubara dan bio feedstock.

Batu bara hingga Gas Alam

Fajar mengakui, selama ini pengembangan bahan baku dari batubara, metanol, maupun bio feedstock masih menghadapi tantangan keekonomian. Dibandingkan dengan nafta dan refinery, ketiga alternatif tersebut sebelumnya masih kurang kompetitif.

“Kalau dari coal itu kemarin-kemarin masih minus. Dan metanol juga masih minus, bio feedstock juga masih minus,” ujarnya.

Namun, kondisi krisis energi global saat ini mulai mengubah peta keekonomian tersebut. Fajar menilai, batubara kini mulai menunjukkan prospek yang lebih positif dari sisi produksi sehingga layak kembali dilirik sebagai sumber bahan baku petrokimia.

“Tapi dengan adanya krisis ini, ini batubara sudah mulai positif dari sisi produksinya. Sehingga ke depan ya batubara harus dilirik lagi,” kata dia.

Ia menambahkan, pemanfaatan batubara dapat dimulai baik dari tahap hilir maupun sebagai intermediate dalam rantai produksi petrokimia. Selain batubara, Fajar juga menyoroti potensi gas alam sebagai bahan baku untuk pengembangan methanol dan produk petrokimia lainnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki cadangan gas alam yang cukup besar, sehingga perlu ada perhitungan ulang terkait pemanfaatannya, apakah lebih optimal digunakan sebagai energi, pupuk, atau bahan baku petrokimia.

“Apakah gas alam ini langsung jadi energi atau jadi petrokimia atau jadi pupuk, ini mumpung momentumnya bagus kita harus mulai hitung ulang lagi,” ujarnya.

Ia mengatakan, dari sisi kemandirian industri, Indonesia sebenarnya memiliki berbagai alternatif feedstock selain nafta dan minyak bumi, termasuk yang berbasis non-fosil.

Selain dari sisi hulu, Fajar juga mendorong pelaku industri di sektor hilir untuk mulai melakukan inovasi guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku konvensional.

“Inovasi dengan material-material yang dari recycle plastik, kemudian dari penambahan filler atau mungkin inovasi-inovasi yang lain dengan mengurangi berat, ukuran, dan lain-lain,” kata dia.

Langkah tersebut dinilai penting agar produk plastik tetap terjangkau di tengah fluktuasi harga bahan baku, tanpa mengurangi fungsi dan kualitas produk.

LPG 0% Disambut Positif, Dampak Masih Terbatas

Di tengah krisis pasokan bahan baku nafta dari Timur Tengah, saat ini industri tengah bergantung pada LPG sebagai subtitusi bahan baku. Pemerintah menggelar kebijakan pembebasan bea masuk impor LPG menjadi 0% guna mendorong produktivitas industri petrokimia dalam negeri. 

Ketua Umum Inaplas Suhar Miyarso mengapresiasi kebijakan itu. Ia mengungkap, usulan atas kebijakan ini sebelumnya telah diusulkan oleh asosiasi selama tiga tahun terakhir.

“Penurunan biaya masuk menjadi 0% ini adalah salah satu usulan dari Inaplas. Ini bahkan sudah 3 tahun kita usulkan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa LPG belum bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai bahan baku utama dalam waktu dekat karena keterbatasan teknis dan keekonomian.

“LPG ini tidak serta-merta bisa kita manfaatkan dalam jumlah besar dengan harga yang kompetitif. Jadi tetap harus kita perhitungkan bagaimana kompetitifnya terhadap nafta yang biasa kita pakai,” katanya.

Suhar menjelaskan, secara teknis penggunaan LPG di pabrik petrokimia saat ini masih bersifat substitusi dengan porsi sekitar 20% hingga 40% dari total kebutuhan bahan baku.

Selain itu, harga LPG juga sangat dipengaruhi oleh faktor musiman, terutama di Eropa, di mana permintaan cenderung menurun saat musim panas sehingga harga menjadi lebih kompetitif.

“Dengan biaya masuk 0% mudah-mudahan nanti bisa berkompetisi secara positif dengan nafta,” ujarnya.

Namun demikian, ia menilai kebijakan tersebut tetap memberikan dampak positif bagi industri petrokimia nasional, terutama dalam membuka peluang efisiensi biaya produksi ke depan.

“Yang jelas bahwa hal tersebut positif bagi produksi petrokimia di Indonesia. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” kata Suhar.