Apa tiga ketentuan yang menjadi sorotan utama pelaku industri tembakau dalam aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024?

Ketiga ketentuan tersebut adalah penerapan kemasan polos (plain packaging), pembatasan kadar tar maksimal 10 mg dan nikotin maksimal 1 mg per batang, serta larangan penggunaan sejumlah bahan tambahan seperti cooling agent, gula, serta ekstrak sayur dan buah dalam proses produksi rokok konvensional dan rokok elektronik.

Menurut Ketua Umum AMTI Eddy Sutopo kontribusi ekonomi sektor tembakau dan apa risiko regulasi baru bagi penerimaan negara?

Eddy Sutopo menilai ekosistem pertembakauan menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, menghasilkan aktivitas ekonomi lebih dari Rp710 triliun, devisa sekitar US$2 miliar, serta penerimaan cukai di atas Rp200 triliun. Bila ditambah pajak lainnya, kontribusinya mencapai sekitar Rp300 triliun atau 10 % dari total penerimaan negara. Regulasi yang memberatkan tanpa jaminan penurunan konsumsi dapat memperbesar pasar rokok ilegal, sehingga mengurangi penerimaan negara dari cukai.

Mengapa industri menolak penerapan plain packaging dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi peredaran rokok ilegal?

Industri mengacu pada Pasal 437 PP 28/2024 yang hanya mengatur peringatan dan informasi kesehatan, bukan penyeragaman kemasan. Mereka berargumen bahwa plain packaging tidak dibenarkan secara hukum dan justru dapat memperbesar peredaran rokok ilegal karena konsumen akan lebih sulit membedakan produk legal, sementara data menunjukkan pangsa rokok ilegal sudah mencapai 13,9 % meskipun kemasan masih memiliki identitas masing-masing.

Industri Tembakau Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Turunan PP Kesehatan

Oleh Kamila Meilina

23 Juli 2026, 15:13

ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/rwa.

Seorang petani menjemur tembakau rajangan di kawasan lereng Gunung Wilis, Desa Selopanggung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/9/2025). Kualitas hasil panen tembakau di daerah tersebut menurun karena kemarau basah seperti daun memucat dan kurang harum sehingga harga jual tembakau rajangan turun dari yang seharusnya pada kisaran Rp48 ribu per kilogram menjadi hanya Rp43 ribu per kilogram.

Membuat ringkasan dengan AI

Pelaku industri tembakau meminta pemerintah mengkaji ulang sejumlah ketentuan dalam aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Aturan dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan usaha, memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), dan meningkatkan peredaran rokok ilegal.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono mengatakan tiga ketentuan yang menjadi perhatian adalah penerapan kemasan polos (plain packaging), pembatasan kadar tar dan nikotin, serta larangan penggunaan bahan tambahan.

"Dampaknya dapat mengancam keberlangsungan industri rokok legal. Hal itu berpotensi menyebabkan hilangnya lapangan kerja dan justru mendorong meningkatnya peredaran rokok ilegal," ujar Sutrisno dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (23/7).

Aturan itu berpotensi membebani industri rokok legal tanpa menjamin penurunan konsumsi rokok. Sebaliknya, peredaran rokok ilegal dikhawatirkan meningkat sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara dari cukai.

Aturan itu diterbitkan sejak 2024 dan akan mulai berlaku penuh pada Juli 2026. Namun, pelaku usaha dan industri tembakau menyoroti sejumlah pasal turunannya. Di antaranya mengenai kemasan polos alias plain packaging, pembatasan tar dan nikotin, serta larangan penggunaan bahan tambahan.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Eddy Sutopo menilai sektor pertembakauan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional sehingga regulasi yang disusun perlu mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh.

Menurut Eddy, ekosistem pertembakauan menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, menciptakan aktivitas ekonomi senilai lebih dari Rp710 triliun, menghasilkan devisa sekitar US$2 miliar, serta menyumbang penerimaan negara lebih dari Rp200 triliun dari cukai.

“Jika ditambah pajak lainnya, kontribusinya mencapai sekitar Rp300 triliun atau sekitar 10 persen dari total penerimaan negara,” ujar dia.

Karena itu, Eddy meminta pemerintah mempertimbangkan dampak ekonomi sebelum menetapkan aturan turunan PP tersebut.

Usulan pembatasan kadar nikotin maksimal 1 miligram dan tar maksimal 10 miligram tidak realistis bagi produk tembakau lokal, khususnya rokok kretek. Menurutnya, pengaturan tersebut sebaiknya mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah berlaku.

Selain itu, industri juga mempersoalkan larangan penggunaan sejumlah bahan tambahan seperti cooling agent, gula, serta ekstrak sayur dan buah. Eddy menilai ketentuan tersebut akan sulit diterapkan karena bahan-bahan tersebut lazim digunakan dalam proses produksi rokok konvensional maupun rokok elektronik.

"Yang paling rasional adalah menetapkan bahwa bahan tambahan yang digunakan harus food grade, dan ketentuan tersebut sebenarnya sudah berlaku," ujarnya.

Eddy menuturkan AMTI juga menolak pengaturan kemasan polos. Menurut Eddy, Pasal 437 PP Nomor 28 Tahun 2024 hanya mengamanatkan pengaturan mengenai peringatan dan informasi kesehatan, bukan penyeragaman kemasan produk.

Ia mengingatkan bahwa penerapan plain packaging justru berpotensi memperbesar peredaran rokok ilegal. “Pangsa rokok ilegal telah mencapai 13,9 persen meski kemasan produk masih memiliki identitas masing-masing,” ujar dia.

Sejak diundangkan pada 2024, aturan ini tak kunjung memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan industri, terkait substansi aturan turunan PP 28/2024.

Ancam Keberlangsungan Bisnis dan Kesejahteraan Petani

Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) Henry Najoan mengatakan kondisi itu membahayakan keberlangsungan industri dan pelaku usaha. Sebab, aturan dan pelaksanaan teknis hingga saat ini masih belum disosialisasikan.

“Artinya, sampai hari ini kami belum memperoleh kepastian mengenai seperti apa bentuk pengaturannya,” ujar dia.

Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman–Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Didik Aswadi mengatakan federasi saat ini memiliki 242.242 anggota di seluruh Indonesia, dengan sekitar 80% di antaranya bekerja di industri hasil tembakau (IHT).

Mayoritas pekerja di industri tembakau merupakan perempuan, usia lanjut dan memiliki pendidikan relatif rendah. Demikian, jika aturan diterapkan, berpotensi memperbesar angka pengangguran.

“Federasi tak menolak regulasi, namun mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi kebijakan tersebut,” kata dia.