Prabowo Siapkan Mobil Nasional, Menilik Jejak Panjang Ambisi Mobnas Indonesia
Membuat ringkasan dengan AI Pemerintah kembali menghidupkan ambisi membangun mobil nasional (mobnas). Kali ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasukkan program mobil dan motor nasional sebagai bagian dari strategi industrialisasi dan hilirisasi dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Rencana itu tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Pemerintah bahkan menyiapkan kawasan industri mobil nasional seluas 412 hektare di Subang, Jawa Barat, sebagai basis pengembangan industri otomotif nasional.
“Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sektor manufaktur, memperkuat rantai pasok domestik, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas,” kata Prabowo dalam dari dokumen KEM-PPKF 2027, Jumat (31/7).
Pendanaan proyek jangka menengah akan didukung oleh Danantara bersama investor swasta. Pada 2026, proyek disebut telah menyelesaikan studi pra-kelayakan (pre-feasibility study) dan pradesain prototipe sehingga siap memasuki fase implementasi melalui skema pembiayaan publik dan swasta.
Sementara itu, pemerintah juga melanjutkan pengembangan motor nasional berbasis listrik yang dikerjakan PT LEN. Hingga April 2026, sebanyak 3.000 unit kendaraan operasional roda dua listrik telah didistribusikan secara nasional. Pemerintah menilai capaian tersebut menjadi fondasi awal untuk membangun industri kendaraan listrik dalam negeri, meski skalanya masih bersifat pilot project.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkapkan mobil nasional tengah disiapkan oleh PT Pindad. Menurutnya, kendaraan tersebut akan diproduksi di kawasan Karawang dan tidak hanya terdiri dari satu model.
"Salah satunya sedan listrik, tentunya nanti ada multi produk," kata Airlangga pada April lalu.
Wacana itu menguat setelah Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata bertemu Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa untuk membahas percepatan pengembangan mobil nasional. Pemerintah menilai proyek tersebut bukan sekadar membangun kendaraan, tetapi juga menciptakan ekosistem industri otomotif nasional yang lebih berdaya saing.
Meski demikian, sejarah menunjukkan jalan menuju lahirnya mobil nasional tidak pernah mudah. Sejumlah proyek serupa pernah digagas sejak era Orde Baru, namun sebagian besar gagal berlanjut karena persoalan ekonomi, regulasi hingga kesiapan industri.
Maleo, Ambisi Teknologi Habibie yang Terhenti Krisis
Salah satu proyek mobil nasional pertama lahir pada 1993 melalui inisiatif Menteri Riset dan Teknologi saat itu, BJ Habibie. Mobil bernama Maleo dikembangkan bersama produsen otomotif asal Inggris, Rover, dengan desain yang dikerjakan PT Bahana Prakarya Industri Strategis (BIPS).
Proyek tersebut melibatkan sejumlah BUMN strategis, seperti Pindad, IPTN, INTI, LEN, dan Krakatau Steel, dengan target kandungan lokal mencapai sekitar 60%.
Maleo dirancang menggunakan mesin tiga silinder berkapasitas 1.200 cc yang dikembangkan bersama Ford dan General Motors (GM). Mobil itu ditargetkan mulai diproduksi massal pada 1997. Namun, krisis moneter 1998 membuat proyek tersebut berhenti sebelum sempat dipasarkan.
Pada era yang sama, Bakrie Brothers juga mengembangkan Beta 97 MPV pada 1994. Bakrie meminta bantuan rumah desain Shado asal Inggris untuk menciptakan desain awal mobnas ini. Pada April 1995, desain Beta 97 MPV selesai dan mulai dikembangkan.
Namun, nasib Beta sama dengan Maleo, karena bisnis Bakrie jatuh akibat krisis ekonomi 1998. Padahal, Bakrie telah menyiapkan aspek pendukung Beta 97 MPV dari perakitan hingga persiapan anggaran produksi pada Desember 1997.
Timor dan Bimantara, Sukses Sesaat Berujung Sengketa WTO
Masih pada era Orde Baru, pemerintah meluncurkan program mobil nasional melalui Timor yang digagas Tommy Soeharto bersama PT Timor Putra Nasional. Berkat fasilitas pembebasan bea masuk, harga Timor jauh lebih murah dibanding mobil impor sehingga penjualannya meningkat pesat.
Penjualannya pun laris. Timor ditantang harus dapat memproduksi 15 ribu mobil pada September 1996. Dengan cepat, Tommy berhasil membuat 70 ribu unit mobil per tahun.
Namun, program tersebut menuai kontroversi karena Timor menggunakan basis mobil Kia asal Korea Selatan dengan skema rebadge. Kebijakan insentif pemerintah kemudian digugat Jepang ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Melansir dokumen resmi WTO pada 1996, Jepang menilai pemberian fasilitas pajak dan tarif yang hanya dinikmati satu produsen tertentu berpotensi melanggar prinsip perlakuan yang sama terhadap produk impor sebagaimana diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Selain itu, persyaratan kandungan lokal sebagai syarat memperoleh insentif juga dinilai bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian TRIMs.
Dampak gugatan ini, Timor ditutup setelah adanya kesepakatan antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, Michel Camdessus. Pada 22 April 1998, WTO kemudian memutuskan program mobil nasional Indonesia tidak sesuai dengan aturan perdagangan internasional. Pemerintah kemudian menghentikan program tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1998.
Nasib serupa dialami Bimantara milik Bambang Trihatmodjo. Bekerja sama dengan Hyundai, proyek tersebut menghasilkan Bimantara Nenggala dan Hyundai Accent. Namun, pengembangannya ikut berhenti seiring krisis ekonomi dan berakhirnya pemerintahan Orde Baru.
Esemka, Simbol Mobil Nasional yang Belum Diproduksi Massal
Setelah era Reformasi, nama Esemka menjadi ikon baru mobil nasional. Proyek yang digagas Sukiyat pada 2007 sebagai media pembelajaran siswa SMK itu semakin dikenal setelah digunakan Joko Widodo saat masih menjabat Wali Kota Solo sebagai kendaraan dinas.
Pengembangan Esemka kemudian menarik minat investor. Pada 2015, PT Adiperkasa Citra Lestari mengambil alih proyek tersebut dan melanjutkan pembangunan fasilitas produksi di Boyolali.
Meski akhirnya lolos uji emisi pada 2012 setelah beberapa kali penyempurnaan, Esemka belum berhasil diproduksi secara massal. Salah satu hambatannya adalah perubahan regulasi emisi ke standar Euro 4, sementara sertifikasi yang dimiliki saat itu masih menggunakan mesin berstandar Euro 2 sehingga harus menjalani pengujian ulang.
Dalam catatan Katadata.co.id, Kementerian Perindustrian menyatakan belum menerima arahan resmi mengenai program mobil nasional, sementara produksi massal Esemka juga belum terealisasi hingga kini.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
