Prabowo Perintahkan DSI Perluas Pengawasan Ekspor Mineral di 50 Pelabuhan
Membuat ringkasan dengan AI Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memperluas pengawasan ekspor komoditas strategis ke 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia.
Keterangan itu ia sampaikan saat di Pidato Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8). Prabowo mengatakan pemerintah membentuk DSI sebagai pintu tunggal untuk memproses dan mengawasi ekspor komoditas strategis Indonesia.
“DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana yang saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan fungsi pengawasan itu untuk menyesuaikan antara jumlah komoditas yang dimuat ke kapal, volume yang dilaporkan dalam dokumen ekspor, dan jumlah barang yang diterima di negara tujuan nantinya.
Ia menilai pengawasan tersebut penting untuk mencegah perbedaan data antara laporan ekspor Indonesia dan data yang tercatat di negara tujuan. “Sekarang kami monitor berapa yang dimuat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor,” ujarnya.
DSI mulai beroperasi pada 1 Juni 2026 dengan mengawasi tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Dalam 2 bulan 13 hari sejak beroperasi, Prabowo menyebut DSI telah mengelola devisa ekspor senilai US$14 miliar dari ketiga komoditas tersebut.
“Lebih dari 6 ribu transaksi ekspor tiga komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan US$5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga,” kata Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan cakupan komoditas yang diawasi DSI juga bakal diperluas ke depannya. Prabowo menilai perluasan pengawasan tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara dari kegiatan ekspor, sekaligus memastikan nilai komoditas Indonesia tidak hilang akibat perbedaan pencatatan, volume, maupun harga dalam transaksi perdagangan internasional.
Prabowo mencontohkan adanya kesenjangan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia dengan harga yang tercatat di Bursa Rotterdam, Belanda.
Menteri Pertahanan 2019-2024 itu mengatakan CPO Indonesia sebelumnya dijual di pelabuhan dalam negeri sekitar Rp15 ribu per kilogram. Sementara itu, harga CPO di Bursa Rotterdam mencapai sekitar Rp27 ribu per kilogram.
“Padahal di Belanda satu hektar pun tidak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya hilang hampir 50% nilai komoditas kita,” ujar Prabowo.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
