Sawit RI Dapat Tarif Nol Persen di Eropa, Gapki Bidik Ekspor 1 Juta Ton
Membuat ringkasan dengan AI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan perjanjian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) dapat meningkatkan ekspor sawit Indonesia ke pasar Eropa hingga satu juta ton.
Peluang tersebut muncul seiring dengan diberikannya fasilitas tarif masuk 0% untuk produk minyak kelapa sawit mentah atau minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya dengan volume tertentu.
Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, membayangkan pemberlakuan IEU-CEPA dapat menambah volume ekspor sawit Indonesia ke Eropa sekitar 500 ribu ton hingga satu juta ton. Eddy menjelaskan ekspor sawit Indonesia ke Eropa saat ini tercatat sekitar tiga juta ton.
“Kami berharap dengan adanya IEU CEPA bisa menaikkan lagi ekspor ke Eropa,” kata Eddy di sela-sela kegiatan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali International Convention Center pada Kamis (12/11).
Ia berharap dengan adanya fasilitas tarif 0% membuat produk sawit dalam negeri dapat bersaing lebih baik dengan produk dari negara produsen lainnya. Kondisi ini sekaligus membuka ruang bagi Indonesia untuk merebut kembali pangsa pasar Eropa yang selama ini menghadapi berbagai hambatan perdagangan.
Selain fasilitas tarif, IEU-CEPA juga mengatur protokol kerja sama mengenai sawit berkelanjutan. Protokol tersebut mencakup harmonisasi standar, sertifikasi, dan penilaian kesesuaian produk. Kerangka kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat penerimaan produk sawit Indonesia di pasar Eropa melalui pengakuan terhadap standar keinginan nasional, termasuk Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Dari dalam negeri, kita harus menjadikan Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia bukan sekedar sertifikat atau tanda pengakuan, melainkan standar unggul yang diakui secara global,” ujarnya.
Eddy menjelaskan pelaku industri sawit Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi ketentuan keinginan yang berlaku di Uni Eropa. Salah satu aturan yang menjadi perhatian adalah Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) atau regulasi antideforestasi Uni Eropa.
Aturan setelah tersebut mengharuskan pelaku usaha menjamin produk yang masuk ke pasar Eropa tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi batas waktu yang ditetapkan. “EUDR menjadi tantangan bagi sistem yang kita miliki. Kita harus menjawab fakta dengan fakta serta standar dengan standar yang lebih baik,” ujarnya.
IEU-CEPA Diteken 21 November
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Arif Havas Oegroseno, menyampaikan bahwa pemerintah penandatanganan IEU-CEPA pada 21 November 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Indonesia dalam proses penandatanganan tersebut.
Pemerintah mengharapkan perjanjian itu dapat memberikan fasilitas tarif nol maupun tarif rendah sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Selain memperluas akses pasar bagi berbagai produk dan komoditas Indonesia, IEU-CEPA juga diharapkan membuka peluang bagi perusahaan nasional untuk mengembangkan investasi di Eropa.
"Kita mengharapkan tarifnya nol atau rendah sesuai kesepakatan bersama. Kemudian ini akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa dari berbagai jenis produk dan komoditas. Kita juga mengharapkan agar ini bisa jadi dasar bagi Indonesia untuk mulai investasi di Eropa," kata Arif Havas pada forum serupa.
Pemerintah menargetkan implementasi IEU-CEPA dapat dimulai pada awal tahun 2027 setelah kedua pihak menyelesaikan proses penandatanganan dan ratifikasi. “(Mulai berjalan) tahun depan,” katanya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
