Gaya JK Sentil Presiden Trump dari Perang Dagang hingga Proteksionisme
Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas kebijakan luar negerinya telah memicu kontroversi di antara para pemimpin dunia. Tindakan politisi dari Partai Republik ini pun tak luput dari sentilan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK.
Pada konferensi internasional “The Future of Asia” di Jepang, JK menyampaikan sejumlah pandangannya mengenai peran penting keterbukaan dalam mendukung kerja sama antarnegara untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Bertajuk “Keeping Asia Open: How to Achieve Prosperity and Stability”, JK mengungkapkan keterbukaan sedang menghadapai tantangan dari beberapa pandangan baru.
Yang meresahkan, pandangan baru tersebut dibangun atas dasar pertimbangan internal suatu negara dan nilai-nilai yang dianut negara tersebut. “Proteksionisme dan unilateralisme semakin berkembang,” kata Kalla di Hotel Imperial, Tokyo, Selasa (12/6) sebagaimana disiarkan melalui pernyataan resminya. (Baca juga: Serangan Baru Perang Dagang Amerika yang Mengancam Ekonomi Dunia).
Arah pernyataannya cukup jelas menunjuk ke Trump. JK memberi contoh langkah Amerika yang mengibarkan perang dagang ke sejumlah negara. Ketegangan dimulai dengan keputusan Trump menaikkan tarif bea masuk sejumalah komoditas dari Cina. Situasi makin runyam ketika zona perang dagang meluas ke beberapa negara yang selama ini menjadi sekutu tradisionalnya seperti Kanada, Uni Eropa, dan Meksiko.
Di luar itu JK juga menyoroti langkah Negeri Paman Sam yang keluar dari perundingan Kemitraan Trans Pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP) dan Paris Agreement. Demikian juga ancaman Trump yang hendak membatalkan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA). Tindakan ini dinilai mencederai upaya membangun konsensus dan komitmen global yang telah dibangun puluhan tahun.
Di sisi lain, ada paradoks yang dilakukan Trump melalui pendekatan unilateral dalam menanggapi perkembangan yang berlangsung di Timur Tengah dan Semenanjung Korea. “Keputusan Amerika memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem membuat perdamaian di Palestina semakin sulit terwujud dan meningkatkan ketegangan di seluruh dunia,” ujar Kalla.
Dampak dari kebijakan tersebut, nilai-nilai yang dianut bersama di masa lalu kian pudar seperti demokrasi, keterbukaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Dunia pun semakin terkutub-kutub secara ekonomi dan politik. Akibatnya, masalah-masalah baru muncul sebelum masalah lama terselesaikan sehingga membuat dunia makin rapuh.
(Baca pula: Indonesia dalam Bayang-bayang Perang Dagang Amerika-Tiongkok).
Menghadapi hal itu, Kalla berpandangan bahwa masalah tersebut tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu negara. Kerja sama internasional menjadi kunci dalam membereskan problem ini. Di titik ini, Kalla menegaskan hanya negara-negara yang stabil secara internal yang dapat berperan secara efektif.
Untuk mencapai hal itu mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mencapai kesejahteraan di seluruh dunia melalui stabilas politik dan ekonomi. Stabilitas politik akan terwujud bila menolak paham unilateral sembari membereskan masalah terorisme dan kemiskinan.
“Sementara stabilitas ekonomi dapat dicapai dengan tetap menaati perjanjian perdagangan yang telah disepakati bersama, termasuk perjanjian perdagangan bebas,” kata Kalla.
