Program WHO Donor Vaksin Covid-19 ke Negara Miskin Terancam Gagal
Program Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO membagikan vaksin virus corona kepada negara-negara miskin terancam gagal. Program yang dikenal dengan nama COVAX dikabarkan berpotensi mengalami risiko gagal yang sangat tinggi sehingga berpotensi mundur hingga 2024.
WHO sejak beberapa bulan lalu menjalankan program COVAX dengan target memberikan sekitar 2 miliar dosis vaksin corona pada akhir 2021. Tujuannya menjaring 20% dari orang yang paling rentan di 91 negara miskin dan berpenghasilan menengah yang berlokasi sebagian besar di Afrika, Asia dan Amerika Latin.
Berdasarkan laporan Reuters dari dokumen internal WHO yang mereka peroleh, program tersebut mengalami berbagai hambatan seperti penggalangan dana, risiko pasokan dan pengaturan kontrak yang rumit yang membuat tujuan sulit tercapai. "Risiko kegagalan sangat tinggi untuk membangun fasilitas COVAX," bunyi laporan internal WHO kepada dewan Gavi dikutip dari Reuters, Kamis (17/12).
Dewan Gavi merupakan aliansi pemerintah, perusahaan obat, badan amal, dan organisasi internasional yang mengatur kampanye vaksinasi global. Gavi memimpin COVAX bersama dengan WHO. Laporan dan dokumen lain yang disiapkan oleh Gavi sedang dibahas pada rapat dewan Gavi pada 15-17 Desember.
Kegagalan fasilitas tersebut dapat membuat orang-orang di negara-negara miskin tak mendapatkan vaksin Covid-19 hingga 2024. Risiko kegagalan COVAX lebih tinggi karena skema itu dibuat begitu cepat dan beroperasi di "wilayah yang belum dipetakan".
"Eksposur risiko saat ini dianggap di luar kapasitas risiko sampai ada kejelasan penuh tentang ukuran risiko dan kemungkinan untuk menguranginya," bunyi laporan tersebut.
Gavi mempekerjakan Citigroup bulan lalu untuk memberikan nasihat tentang cara memitigasi risiko keuangan. Dalam sebuah memo tertanggal 25 November yang termasuk dalam dokumen yang diserahkan ke dewan Gavi, penasihat Citi mengatakan risiko terbesar program itu berasal dari klausul dalam kontrak pasokan yang memungkinkan negara-negara untuk tidak membeli vaksin yang dipesan melalui COVAX.
Potensi ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan vaksin “bukanlah risiko komersial yang secara efisien dimitigasi oleh pasar,” tulis penasihat Citigroup. Citi memberikan rekomendasi agar persoalan tersebut dimitigasi melalui negosiasi kontrak atau melalui lapisan penyerapanyang dikelola dengan hati-hati.
Menanggapi dokumen tersebut, juru bicara Gavi mengatakan bahwa badan tersebut tetap yakin dapat mencapai tujuannya. “Tidaklah bertanggung jawab untuk tidak menilai risiko yang melekat pada usaha yang begitu besar dan kompleks, dan untuk membangun kebijakan dan instrumen untuk memitigasi risiko tersebut,” katanya.
WHO tidak menanggapi permintaan komentar. Adapun Citibank mengatakan peran mereka sebagai penasihat keuangan membantu Gavi merencanakan berbagai skenario yang terkait dengan fasilitas COVAX dan mendukung upaya mengurangi potensi risiko.
Kendala Keuangan COVAX
Untuk memenuhi target vaksinasi setidaknya 20% orang di negara-negara miskin tahun depan, COVAX membutuhkan US$ 4,9 miliar atau sekitar Rp 69,3 triliun di luar dana yang telah dikumpulkan US$ 2,1 miliar atau sekitar Rp 29,6 triliun.
Saat ini sebanyak 184 negara bergabung dalam program COVAX. Negara-negara di Uni Eropa merupakan pendonor utama seperti Inggris dan negara-negara Uni Eropa lainnya. Sedangkan Amerika Serikat dan Tiongkok belum memberikan komitmen finansial. Bank Dunia dan lembaga keuangan multilateral lainnya menawarkan pinjaman murah kepada negara-negara miskin untuk membantu mereka membeli dan menyebarkan vaksin melalui COVAX.
Fasilitas tersebut menerbitkan obligasi vaksin yang dapat mengumpulkan sebanyak US$ 1,5 miliar tahun depan jika donor setuju untuk menutupi biayanya. COVAX juga menerima dana dari donor swasta, terutama Bill and Melinda Gates Foundation.
Tetapi bahkan dalam kondisi keuangan terbaik, COVAX masih dapat menghadapi kegagalan, karena risiko keuangan yang tidak proporsional yang disebabkan oleh proses pembuatan kesepakatan yang rumit.
COVAX menandatangani kontrak pembelian di muka dengan perusahaan mengenai persediaan vaksin yang harus dibayar oleh donor atau negara penerima yang memiliki kemampuan untuk membelinya.
Tetapi di bawah klausul yang termasuk dalam kontrak COVAX, negara-negara tersebut masih dapat menolak untuk membeli volume yang dipesan sebelumnya jika mereka lebih memilih vaksin lain, atau jika mereka berhasil memperolehnya melalui skema lain, baik lebih cepat atau dengan harga yang lebih baik.
Citigroup menyebut fasilitas tersebut juga dapat menghadapi kerugian jika negara-negara tidak dapat membayar pesanan mereka, atau bahkan jika kekebalan kawanan dikembangkan terlalu cepat sehingga vaksin tidak lagi diperlukan.
