Warga Myanmar Kecam Konsensus ASEAN Soal Krisis Pasca-kudeta Militer

Warga Myanmar mengecam konsensus yang tercapai antara kepala junta militer dan para pemimpin negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN untuk mengakhiri krisis dan kekerasan yang dipicu kudeta militer di negara itu.

Mereka menyatakan kesepakatan tidak memberikan peta jalan tentang bagaimana hal itu akan dilakukan dan gagal memulihkan demokrasi. Warga Myanmar juga meminta pertanggungjawaban junta militer atas kematian ratusan warga sipil.

Tidak terjadi protes langsung di kota-kota besar Myanmar sehari setelah pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan Jenderal Min Aung Hlaing di Jakarta, Indonesia. Tetapi sejumlah orang mengkritik kesepakatan itu melalui media sosial.

"Pernyataan ASEAN adalah tamparan di wajah orang-orang yang dianiaya, dibunuh dan diteror oleh militer," kata seorang pengguna Facebook bernama Mawchi Tun, seperti dikutip Reuters, Minggu (25/4). "Kami tidak membutuhkan bantuan Anda dengan pola pikir dan pendekatan itu."

Konsensus yang tercapai pada pertemuan ASEAN fokus pada lima poin, yakni mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog, penerimaan bantuan, dan kunjungan utusan ke Myanmar.

Konsensus tersebut tidak menyebutkan tahanan politik, meskipun para pemimpin ASEAN yang hadir dalam pertemuan kemarin menyerukan untuk pembebasan tahanan politik.

Para pemimpin ASEAN meminta komitmen dari Jenderal Min Aung Hlaing untuk menahan pasukan keamanannya. Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) pihak militer telah menewaskan 748 orang dan lebih dari 3.300 ditahan dalam gerakan menentang kudeta militer.

"Kesepakatan ASEAN tidak mencerminkan keinginan orang (Myanmar) mana pun," tulis Nang Thit Lwin dalam komentarnya di sebuah berita di media Myanmar. “Untuk membebaskan narapidana dan tahanan, bertanggung jawab atas nyawa yang meninggal, menghormati hasil pemilihan, dan memulihkan pemerintahan sipil yang demokratis.”

Aaron Htwe, pengguna Facebook lainnya, menulis: “siapa yang akan membayar harga untuk lebih dari 700 nyawa tak berdosa.”

Militer telah mempertahankan kudeta tersebut dengan menuduh bahwa kemenangan telak oleh partai Aung Suu Kyi pada pemilihan November adalah penipuan, meskipun komisi pemilihan menolak keberatan tersebut.

The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat skor Indeks Demokrasi Myanmar menurun dalam lima tahun terakhir. Skornya pun hanya sebesar 3,04 pada 2020. Simak databoks berikut:

Pertemuan ASEAN di Jakarta kemarin merupakan upaya internasional terkoordinasi pertama untuk meredakan krisis di Myanmar yang telah mengalami kekacauan sejak kudeta. Selain protes, kematian dan penangkapan, pemogokan nasional telah melumpuhkan kegiatan ekonomi.

Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) paralel Myanmar, yang terdiri dari tokoh-tokoh pro-demokrasi, sisa-sisa pemerintahan Suu Kyi yang digulingkan, dan perwakilan kelompok etnis bersenjata, mengatakan pihaknya menyambut baik konsensus.

Meski demikian mereka meminta junta harus berpegang pada janjinya. “Kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi kami,” kata juru bicara NUG, Dr. Sasa.

Selain Ketua Junta, hadir pula para pemimpin Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam, bersama dengan Menlu Laos, Thailand, dan Filipina.