KTT G20 di RI akan Kembali Bahas Restrukturisasi Utang Negara Miskin

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap akan ada empat topik keuangan lanjutan dari presidensi G20 Italia yang akan kembali di bahas saat Indonesia menjadi tuan rumah G20 tahun depan. Salah satu topiknya, terkait rencana bantuan pembiayaan kepada negara miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

Sri Mulyani mengatakan, topik pertama dari empat topik tersebut membahas bentuk dukungan pembiayaan untuk negara miskin dan rentan. Rencananya, bantuan diberikan salah satunya dalam bentuk restrukturisasi utang bagi negara-negara miskin.

"Ini terutama reformasi IMF (Dana Moneter Internasional) yaitu, memunculkan hak penarikan cadangan khusus, dan pembiayaan multilateral development bank, serta restruktisasi utang dan dukungan lain bagi negara miskin," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Persiapan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Selasa (14/9).

Berdasarkan riset IMF Juli lalu, negara berpenghasilan rendah membutuhkan hampir US$ 200 miliar biaya untuk mengatasi pandemi dan tambahan US$ 250 miliar untuk bisa kembali ke level sebelum pandemi.

Namun pada saat yang bersamaan, mereka menghadapi pemulihan yang lebih lambat. IMF juga meramalkan negara penghasilan rendah diperkirakan hanya akan tumbuh rata-rata 3,9%. Pertumbuhan ini jauh di bawah prospek ekonomi negara maju yang akan tumbuh 5,6% tahun ini.

Selain dukungan pembiayaan bagi negara miskin, topik kedua  yang juga akan dibahas yakni investasi infrastruktur. Topik ini terutama akan mendiskusikan kembali menyangkut tranformasi infrastruktur digital. Kemudian, topik ini juga akan terkait dengan pengembangan model investasi dengan pelibatan swasta untuk mendanai proyek-proyek infrastruktu pasca pandemi.

Ketiga, agenda keuangan berkelanjutan. Diskuis topik ini terutama mengarah pada transisi yang adil dan terjangkau bagi semua negara. Sri Mulyani mengatakan banyak negara yang ingin terlibat dalam rangka transformasi ekonomi dalam agenda penanganan perubahan iklim, namun menurutnya masing-maisng negara tersebut juga punya keuangan yang beda-beda.

"ini relevan di Indonesia, karena kita memiliki sumber energi tidak berkelanjutan yang tentu nanti akan menjadi sorotan. Namun kita memiliki kepentingan untuk menjaga dan melakukan transformasi yang baik, sehingga tidak ada yang dirugikan,"

Keempat, penguatan regulasi keuangan dalam rangka mengembangkan sistem keuangan digital. Diskuis akan menekankan pada dampak inovasi digital. Ini bukan hanay menyangkut manfaat ekonmi digital, melainkan juga terkait berbagai risiko yang mungkin akan muncul.

Selain empat topik lanjutan tersebut, Sri Mulyani juga menyiapkan tujuh topik prioritas terkait keuangan dalam presidensi RI tahun depan. Antara lain:

1. Kesepakatan negara-negara untuk menentukan jadwal excit policy alias menarik berbagai stimulus ekonomi akibat pandmei COvid-19.
2. Pembahasan mendalam terkait dampak pandemi terhadap pereknomian, untuk menunjukkan bahwa Covid-9 bukan hanya berefek pada sektor kesehatan.
3. Kebijakan mata uang digital bank sentral.
4. Pembiayaan yang berkelanjutan, terutama untuk pembangunan infrastruktur digital dan transformasi pembangunan hijau.
5. Pembahasan bank sentral menyangkut pembayaran lintas negara.
6. Inklusi keuangan, terutama pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
7. Tindak lanjut kesepakatan perpajakan global.