AS dan Inggris Kritik Pemberedelan Media Hong Kong oleh Cina
Di bawah otoritas Cina, polisi Hong Kong menggeledah dan menghentikan kegiatan kantor media Stand News pada Rabu (29/12). Tindakan ini menuai protes pemimpin negara, terutama Inggris dan Amerika.
Menteri luar negeri Inggris untuk urusan Asia, Amanda Milling, mencuit di Twitter bahwa aksi tersebut "kian menggerus kebebasan berbicara di Hong Kong", dikutip dari Reuters.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menuduh China dan Hong Kong membungkam media independen. Dia menyerukan otoritas Hong Kong agar segera membebaskan staf Stand News yang ditangkap.
"Kami menyerukan kepada pihak berwenang Cina dan Hong Kong untuk berhenti menargetkan media bebas dan independen Hong Kong dan untuk segera membebaskan para jurnalis dan eksekutif media yang telah ditahan dan didakwa secara tidak adil," ujar Blinken dalam pernyataan di situs pemerintah AS.
Lebih lanjut Blinken mengatakan kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan media, dan akses ke informasi yang disediakan oleh media independen sangat penting bagi masyarakat yang sejahtera dan aman. Kebebasan ini memungkinkan Hong Kong berkembang sebagai pusat global untuk keuangan, perdagangan, pendidikan, dan budaya.
"Dengan membungkam media independen, Cina dan otoritas lokal merusak kredibilitas dan kelangsungan hidup Hong Kong. Pemerintah yang percaya diri, tidak takut akan kebenaran dan merangkul kebebasan pers."
Sebanyak 200 petugas polisi Hong Kong menggerebek media pro-demokrasi di Hong Kong, Stand News, pada Rabu (29/12). Tujuh orang karyawan dan mantan karyawan, ditahan oleh polisi Hong Kong dengan tuduhan "berkonspirasi untuk menerbitkan publikasi hasutan".
“Karena situasinya, Stand News segera menghentikan operasinya,” kata organisasi itu dalam sebuah posting Facebook.
Pada awal tahun ini, ratusan polisi menggerebek tempat Apple Daily yang sekarang sudah tidak beroperasi. Media ini dikenal sebagai kritikus vokal terhadap kepemimpinan Hong Kong dan Cina.
Pemerintah Cina Anggap Bertindak Sesuai Hukum
Pemerintah Cina meminta negara lain tak mencampuri urusan mereka. Juru bicara dari Kedutaan Cina di Inggris merespons menteri luar negeri Inggris untuk urusan Asia.
"Pihak Cina sekali lagi mendesak Inggris untuk memperbaiki kesalahannya dan berhenti mencampuri dalam bentuk apapun urusan Hong Kong, yang menjadi urusan internal China," kata juru bicara itu, dikutip dari Reuters, Jumat (31/12).
Koran resmi Partai Komunis Cina, People's Daily, mengatakan dalam editorialnya pada Jumat bahwa "kebebasan pers" digunakan sebagai alasan untuk menebar "kekacauan anti Cina" di Hong Kong. Mereka menuduh politisi asing "secara gegabah mendiskreditkan" polisi Hong Kong. "Kebebasan itu memiliki dasar, dan pelanggaran terhadap undang-undang harus dihukum."
Parlemen Cina pada Juli 2020 mengesahkan Undang-Undang Keamanan Hong Kong yang akan menghukum kejahatan terkait kemerdekaan, subversi, terorisme, dan kolusi dengan kekuatan asing dengan ancaman penjara seumur hidup.
Aturan itu membuat perubahan radikal bagi kehidupan kota pusat keuangan global tersebut. Amerika Serikat, Inggris, dan pemerintah Barat lainnya mengkritik keras atas pemberlakuan aturan tersebut.
Negara Barat menyatakan, UU itu telah mengikis tingkat otonomi tinggi yang diberikan kepada Hong Kong pada penyerahan 1 Juli 1997 oleh Inggris.
