Putin Setuju Beri PBB Akses untuk Evakuasi Warga Sipil di Marupiol
Presiden Rusia Vladimir Putin "secara prinsip" setuju badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komite Internasional Palang Merah terlibat dalam proses evakuasi warga sipil dari sebuah pabrik baja yang telah dikepung pasukan Rusia di Kota Mariupol, Ukraina.
Kesepakatan ini lahir pada pertemuan Putin dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Moskow. Pertemuan ini membahas situasi di pabrik baja Azovstal, tempat pasukan Ukraina dan warga sipil Mariupol bersembunyi setelah berbulan-bulan mengalami pengepungan dan pemboman Rusia.
"Diskusi lanjutan akan dilakukan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan dengan Kementerian Pertahanan Rusia," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric setelah pertemuan, Selasa (26/4), seperti dikutip Reuters.
Sebelum pertemuan dengan Sekjen PBB, Putin juga memberi tahu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahwa pihaknya tidak menggelar operasi militer di kawasan Marupiol. Putin juga menyebut Kyiv merupakan pihak yang mesti bertanggung jawab terhadap orang-orang yang bersembunyi di pabrik baja tersebut.
Duduk di seberang Guterres di meja panjang di Kremlin, dikutip dari ABC, Putin mengatakan pembicaraan dengan Ukraina telah digagalkan oleh klaim yang menyebut pasukan Rusia melakukan kekejaman di kota Bucha, sebuah kota di luar Kyiv.
"Ada provokasi di desa Bucha, yang tidak ada hubungannya dengan tentara Rusia," kata Putin.
"Kami tahu siapa yang menyiapkan provokasi ini, dengan cara apa, dan orang macam apa yang mengerjakannya," katanya melanjutkan.
Akan tetapi Putin memastikan bahwa Rusia dan Ukraina akan terus melanjutkan dialog dalam format online, dan berharap pembahasan akan mendapatkan hasil positif.
Setelah pertemuan dengan Putin, Guterres rencananya juga akan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kyiv pada Kamis (28/4) mendatang, untuk membahas kondisi di pabrik Azovstal. Ukraina pada Senin (25/4) lalu telah meminta bantuan kepada PBB dan Komite Internasional Palang Merah, agar terlibat dalam proses evakuasi warga sipil di pabrik baja.
Dalam sebuah konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavro, Sekjend PBB telah mengusulkan pembentukan "Kelompok Kontak Kemanusiaan" yang terdiri dari pejabat Rusia, Ukraina dan perwakilan PBB.
"Untuk melihat peluang membuka koridor aman, dengan menghentikan pertempuran lokal dan menjamin koridor yang dibuat efektif," jelas Guterres.
Berikut opini pubik di Indonesia mengenai pihak yang bertanggung jawab atas perang di Ukraina:
Rusia pada Senin lalu mengatakan akan membuka koridor kemanusiaan bagi warga sipil untuk meninggalkan pabrik baja, tetapi Ukraina menyebut tidak ada kesepakatan seperti itu dan bahwa Rusia masih menyerang mereka.
Sebelumnya pada 21 April 2022 lalu, Rusia telah menyatakan kemenangannya di Marupiol, meski masih terdapat pasukan Ukraina yang bertahan di fasilitas bawah tanah pabrik baja Aztovstal.