Retno ke Menlu ASEAN Soal HAM: Tolak Politisasi dan Standar Ganda
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengingatkan para menteri luar negeri kawasan untuk bersatu menolak politisisasi dan standar ganda terkait isu Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu disampaikan Retno saat membuka pertemuan para menlu dengan Komisi HAM ASEAN (AICHR) hari ini, Selasa (11/7).
Ia menyebut, ada dua area penting terkait isu HAM di kawasan. Salah satunya menojolkan nilai-nilai ASEAN secara global. Nilai-nilai yang dimaksud, yakni penanganan masalah HAM dengan pendekatan yang konstruktif alih-alih saling tuding. Hal itu menurutnya perlu menjadi contoh bagi global.
"ASEAN juga harus bersatu dalam menolak politisasi dan standar ganda sambil membuktikan kemampuan kita untuk mengatasi masalah dengan latar (backyard) kita sendiri," kata Retno.
Area kedua yang juga ditekankan Retno soal tentang pentingnya membiasakan dialog untuk mengatasi isu HAM di kawasan. Menuruttnya, dialog penting untuk memastikan kemajuan HAM meskipun negara-negara Asia Tenggara tentu memiliki sejumlah perbedaan.
Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini juga akan mengeluarkan kesepakatan soal Deklarasi Pimpinan ASEAN terkait Dialog HAM. Penyelenggaraan agenda Dialog HAM ASEAN menurutnya jadi bukti kedewasaan kawasan untuk terlibat dalam dialog yang jujur dan terbuka tanpa menyebut nama dan mempermalukan.
Pertemuan para Menlu pada tahun ini bertepatan dengan perayaan 75 tahun Deklarasi Universal HAM. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan perlu memanfaatkan momentum ini untuk berkomitmen kembali pada nilai-nilai yang dimuat dalam deklarasi tersebut.
"Perbedaan kita seharusnya tidak menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan masalah HAM yang mendesak di wilayah kita sendiri. Terlepas dari kerumitan di lapangan, ASEAN tidak boleh goyah," kata Retno.
Para menteri luar negeri ASEAN berkumpul di Jakarta mulai hari ini. Agenda hari pertama akan diisi tiga pertemuan utama, yakni pertemuan menlu ASEAN dengan Komisi SEANWFZ, pertemuan dengan Komisi HAM ASEAN serta pertemuan menlu ASEAN atau AMM ke-56 dalam format plenary. Sebelum pertemuan terkait HAM, para menteri lebih dulu menggelar pertemuan dengan Komisi Kawasan Bebas Senjata Nuklir ASEAN atau SEANWFZ.
Untuk kelima kalinya, Indonesia didapuk menjadi Keketuaan ASEAN. Situasi dunia tahun ini yang belum kondusif tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mengemban amanah tersebut. Persaingan kekuatan besar dunia yang meruncing mesti dikelola dengan baik agar konflik terbuka dan perang baru tidak muncul, terutama di Asia Tenggara.
Keketuaan Indonesia juga diharapkan menjadi pintu bagi ASEAN untuk berperan aktif dalam perdamaian dan kemakmuran di kawasan melalui masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk itu, Indonesia hendak memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan.
Simak selengkapnya di https://katadata.co.id/asean-summit-2023 untuk mengetahui setiap perkembangan dan berbagai infomasi lebih lengkap mengenai KTT Asean 2023.
#KatadataAseanSummit2023 #KalauBicaraPakaiData
