Pemimpin APEC Tak Satu Suara untuk Hentikan Konflik Gaza
Para pemimpin anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) berbeda pandangan dalam menyikapi perang di Ukraina dan konflik Gaza. Pertemuan puncak APEC yang berlangsung selama dua hari menyatakan bahwa "sebagian besar" anggota APEC "mengutuk keras agresi terhadap Ukraina."
"Sebagian besar anggota mengutuk keras agresi terhadap Ukraina dan menggarisbawahi perlunya mencapai perdamaian yang adil dan abadi berdasarkan prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk integritas wilayah, kedaulatan, dan kemerdekaan politik Ukraina," kata pernyataan itu dikutip Sabtu (18/11).
Terkait krisis Gaza, APEC tak menyatakan sikap, hanya menyampaikan posisi tiap pemimpin masing-masing. Sejumlah pemimpin menyatakan keberatan dengan dimasukkannya pembahasan ini dalam Deklarasi APEC 2023 dengan alasan "mereka tidak menganggap APEC adalah sebuah forum untuk membahas isu-isu geopolitik."
Beberapa negara menyampaikan pesan persatuan dari hasil KTT Luar Biasa gabungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab yang diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu, 11 November 2023.
KTT Riyadh menghasilkan banyak kesepakatan dan resolusi untuk mendukung Palestina melawan agresi militer Israel di Jalur Gaza, Palestina. Brunei, Indonesia dan Malaysia dalam sebuah pernyataan bersama mengatakan bahwa mereka termasuk di antara para pemimpin APEC yang mendukung pesan-pesan KTT Riyadh.
Ketiga negara menyerukan diakhirinya segera operasi militer di Gaza, dan menolak pembenaran Israel atas tindakan-tindakannya terhadap Palestina. Mereka juga menyerukan gencatan senjata, serta pemberian bantuan kepada warga sipil di Gaza tanpa hambatan.
APEC beranggotakan 21 ekonomi, meliputi Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, AS, dan Vietnam.
Jokowi Singgung Hak Hidup Palestina di Gaza
Presiden Joko Widodo mengungkapkan kondisi kritis yang menimpa warga Palestina di Gaza. Kepala Negara menilai saat ini hak hidup masyarakat Palestina tidak dihormati.
