Kerusuhan dan Penjarahan di Papua Nugini, 16 Orang Tewas

Hari Widowati
12 Januari 2024, 14:37
Pemerintah Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat di ibu kota setelah sedikitnya 16 orang tewas dalam kerusuhan pada Rabu (10/1).
Youtube 9 News Australia
Pemerintah Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat di ibu kota setelah sedikitnya 16 orang tewas dalam kerusuhan pada Rabu (10/1).
Button AI Summarize

Pemerintah mengumumkan keadaan darurat di ibu kota Papua Nugini setelah sedikitnya 16 orang tewas dalam kerusuhan. Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan lebih dari 1.000 tentara disiagakan untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Toko-toko dan mobil-mobil dibakar, supermarket-supermarket dijarah, pada Rabu (10/1). Kerusuhan ini timbul setelah polisi melakukan mogok kerja karena pemotongan gaji, yang menurut pihak berwenang adalah sebuah kesalahan. Inflasi dan tingginya angka pengangguran menjadi faktor lain yang memantik kerusuhan.

"Melanggar hukum tidak akan mencapai hasil yang pasti," kata Marape dalam sebuah pidato nasional, Kamis (11/1). Dia mengumumkan keadaan darurat di Port Moresby akan berlangsung selama 14 hari.

Meskipun sebagian besar kekerasan telah diredam setelah tentara dikerahkan dan polisi kembali bertugas, pada Rabu malam, perdana menteri mengakui bahwa situasinya "masih tegang".

Menurut laporan BBC, penduduk setempat mengatakan ketiadaan polisi mendorong orang-orang dari pinggiran ibu kota untuk menjarah toko-toko dan menyebabkan kerusakan yang lebih luas.

"Kami telah melihat tingkat perselisihan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kota kami, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kota kami dan negara kami," kata Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional Powes Parkop dalam sebuah pidato radio, pada Rabu (10/1), seperti dilansir kantor berita Reuters.

Ia mengatakan bahwa penjarahan sebagian besar dilakukan oleh "para oportunis". Beberapa kasus kekerasan juga dilaporkan telah dilakukan oleh para demonstran polisi.

Kerusuhan terjadi setelah polisi dan pegawai negeri lainnya melakukan aksi mogok kerja di luar parlemen setelah mengetahui bahwa gaji mereka telah dikurangi hingga 50% dalam cek gaji terakhir mereka.

Menanggapi hal ini, Marape mengatakan bahwa pemotongan gaji tersebut merupakan kesalahan komputer. Akibatnya, gaji para pegawai negeri dan polisi terpotong hingga US$100 atau sekitar Rp 1,5 juta. Ia mengatakan bahwa kesalahan administrasi tersebut akan diperbaiki pada pembayaran bulan depan.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...