PBB Selidiki Dugaan Serangan Siber Korea Utara, Hasilkan Rp 47 T

Tim ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang menyelidiki lusinan dugaan serangan siber oleh Korea Utara yang menghasilkan US$ 3 miliar atau sekitar Rp 47 triliun. Dana tersebut kemudian diduga dialirkan untuk program pengembangan senjata nuklir.

“Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) terus mengabaikan sanksi Dewan Keamanan,” sebuah panel pemantau sanksi independen melaporkan kepada komite Dewan Keamanan PBB, menggunakan nama resmi Korea Utara, dikutip dari Reuters, Kamis (8/2).

“Mereka mengembangkan lebih lanjut senjata nuklir dan menghasilkan bahan fisi nuklir, meskipun uji coba nuklir terakhirnya terjadi pada tahun 2017,” tulis tim ahli, yang juga mengatakan Pyongyang terus meluncurkan rudal balistik, menempatkan satelit ke orbit dan menambahkan serangan nuklir taktis kapal selam.

Korea Utara telah lama dilarang melakukan uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik oleh Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara.

Sejak 2006, negara ini telah dikenai sanksi PBB, yang telah berulang kali diperkuat oleh dewan tersebut untuk mencoba dan memotong pendanaan bagi pengembangan senjata pemusnah massal (weapon of mass destruction/WMD).

“Panel sedang menyelidiki 58 dugaan serangan siber DPRK terhadap perusahaan terkait mata uang kripto antara tahun 2017 dan 2023, senilai sekitar US$ 3 miliar, yang dilaporkan membantu mendanai pengembangan WMD DPRK,” tulis para pemantau tersebut.

Misi Korea Utara untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar atas laporan pemantau sanksi tersebut. Pyongyang sebelumnya membantah tuduhan peretasan atau serangan siber lainnya. Adapun Laporan PBB tersebut akan dirilis ke publik pada akhir bulan ini atau awal bulan depan, kata para diplomat.

Kelompok peretas Korea Utara yang berada di bawah Biro Umum Pengintaian (RGB) – badan intelijen luar negeri utama Pyongyang – dilaporkan melanjutkan serangan siber dalam jumlah besar, kata pemantau sanksi.

“Trennya mencakup Korea Utara yang menargetkan perusahaan-perusahaan pertahanan dan rantai pasokan, serta semakin banyak berbagi infrastruktur dan peralatan,” menurut para pemantau, yang melapor dua kali setahun kepada Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara.

Tindakan lebih lanjut terhadap Korea Utara yang dilakukan oleh dewan tersebut tidak mungkin dilakukan karena dewan tersebut telah menemui jalan buntu selama beberapa tahun mengenai masalah ini. Cina dan Rusia malah ingin sanksi dilonggarkan untuk meyakinkan Pyongyang kembali ke perundingan denuklirisasi.

Moskow dan Pyongyang tahun lalu juga berjanji untuk memperdalam hubungan militer. AS menuduh Korea Utara memasok senjata ke Rusia untuk perang di Ukraina, namun tuduhan ini dibantah oleh Korea Utara dan Rusia.

“Panel sedang menyelidiki laporan dari Negara-negara Anggota mengenai pasokan senjata konvensional dan amunisi oleh DPRK yang bertentangan dengan sanksi,” tulis pemantau sanksi.

Negara Asia yang terisolasi ini menerapkan lockdown ketat di tengah pandemi virus corona yang memangkas akses perdagangan dan bantuan, namun hal ini perlahan mulai muncul kembali pada tahun lalu.

“Perdagangan terus pulih. Volume perdagangan keseluruhan yang tercatat pada tahun 2023 melampaui total tahun 2022, disertai dengan munculnya kembali berbagai macam barang konsumsi asing, beberapa di antaranya dapat diklasifikasikan sebagai barang mewah,” tulis pemantau sanksi.

Penjualan atau pemindahan barang-barang mewah ke Korea Utara telah lama dilarang oleh Dewan Keamanan. Berdasarkan sanksi PBB yang diberlakukan pada tahun 2017, semua negara juga diwajibkan untuk memulangkan warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri untuk menghentikan mereka mendapatkan mata uang asing untuk pemerintahan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

“Panel tersebut menyelidiki laporan mengenai sejumlah warga negara DPRK yang bekerja di luar negeri dan mendapatkan penghasilan yang melanggar sanksi, termasuk di sektor teknologi informasi, restoran, dan konstruksi,” tulis pemantau sanksi.

Mereka juga mengatakan Korea Utara terus mengakses sistem keuangan internasional dan terlibat dalam operasi keuangan gelap yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.