Usai Kerusuhan, Papua Nugini Sahkan Perjanjian Pertahanan dengan RI

Yuliawati
Oleh Yuliawati
1 Maret 2024, 17:41
Duta Besar Republik Indonesia untuk Papua Nugini Andriana Supandi mengatakan tidak ada warga negara Indonesia (WNI), termasuk pekerja migran, yang menjadi korban dalam kerusuhan di Papua Nugini.
Youtube 9 News Australia
Duta Besar Republik Indonesia untuk Papua Nugini Andriana Supandi mengatakan tidak ada warga negara Indonesia (WNI), termasuk pekerja migran, yang menjadi korban dalam kerusuhan di Papua Nugini.
Button AI Summarize

Papua Nugini meratifikasi perjanjian pertahanan dengan Indonesia, setelah mengalami kerusuhan yang mengakibatkan keadaan darurat nasional. Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Justin Tkachenko, mengatakan ratifikasi tersebut penting untuk menjaga keamanan yang merupakan pondasi perdagangan, investasi, dan bisnis.

Tkachenko menyampaikan Perjanjian Kerjasama Angkatan Pertahanan antara kedua negara telah ditangguhkan selama 10 tahun terakhir. Namun akhirnya diratifikasi di bawah pemerintahan James-Rosso.

"Di bawah pemerintahan James-Rosso, setelah 10 tahun, kami akhirnya meratifikasi Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang sangat penting ini, antara Indonesia dan Papua Nugini," ujarnya dikutip dari Post-Courier, Jumat (1/3).

Tkachenko menyebutkan kerja sama pertahanan akan meningkatkan kemampuan dan kapasitas keamanan Papua Nugini.
Terutama, untuk mengatasi tantangan keamanan di sepanjang perbatasan yang panjangnya 800 kilometer.

Perjanjian pertahanan tersebut sudah ditandatangani sejak 2010 dan telah diratifikasi oleh Indonesia.
Namun, Papua Nugini baru-baru ini meratifikasi perjanjian tersebut pada 14 Februari, yang mulai berlaku seminggu setelahnya. Dokumen tersebut menegaskan kerja sama di bidang intelijen militer, dukungan logistik, dan koordinasi operasi keamanan.

Duta Besar Indonesia untuk PNG, Andrianna Supandy, mengucapkan terima kasih kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan PNG atas dukungan mereka. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri James Marape, Wakil Perdana Menteri John Rosso, dan anggota parlemen Papua Nugini atas dukungan mereka dalam meratifikasi perjanjian tersebut.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...