PM Israel Netanyahu Menolak Pembentukan Negara Palestina

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dirinya menolak kemungkinan pembentukan negara Palestina. Ia menyatakan, Israel harus memiliki kendali penuh atas seluruh wilayah Palestina yang berada di barat Sungai Yordan.

"Posisi yang saya sampaikan didukung oleh mayoritas warga Israel yang mengatakan kepada Anda setelah 7 Oktober: 'Kami tidak ingin melihat negara Palestina'," kata Netanyahu dalam wawancara dengan media Politico.

Palestina mencari pengakuan diplomatik atas negara merdeka di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang sebagian diduduki oleh Israel, dan Jalur Gaza.

Pemerintah Israel menolak mengakui Palestina sebagai entitas politik dan diplomatik yang independen.

Negara Zionis itu juga membangun permukiman di wilayah pendudukan meskipun ada suara keberatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.

Sementara itu, agresi militer Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 31.000 warga Palestina dan mencederai lebih dari 72.600 orang lainnya.

Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan awal pada 26 Januari yang memerintahkan Israel untuk berhenti melakukan genosida dan mengupayakan perbaikan kondisi kemanusiaan di Gaza.

Negara-negara Desak Israel Setop Serang Gaza

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz menyerukan komunitas internasional untuk mengambil tindakan terhadap kejahatan brutal yang dilakukan terhadap warga Palestina di Gaza.

Dalam pidato yang dibacakan oleh Menteri Media Saudi Salman al-Dosari, Raja Salman menyoroti perlunya jalur kemanusiaan yang aman di Gaza. Pernyataan ini ia sampaikan pada awal bulan suci Ramadan.

“Kami sedih pada Ramadan tahun ini atas penderitaan saudara-saudara di Palestina,” kata Raja Salman dalam pernyataan pers dikutip dari AP, Senin (11/3).

“Kami menekankan perlunya upaya komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab, menghentikan kejahatan brutal ini, dan menyediakan jalur kemanusiaan dan bantuan yang aman,” Raja Salman menambahkan.

Kanselir Jerman Olaf Scholz juga menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza selama Ramadan supaya bantuan kemanusiaan yang penting dapat diberikan kepada rakyat Palestina yang membutuhkan.

"Saya yakin bahwa sebagian besar rakyat Israel dan Palestina menginginkan satu hal yang sama: Perdamaian. Satu langkah yang dapat dilakukan untuk itu adalah gencatan senjata yang lebih lama, dan idealnya dilakukan selama Ramadhan," ujar Scholz dikutip dari Anadolu, Minggu (10/3).

Selain menjamin semakin banyak bantuan kemanusiaan dapat tiba di Gaza, gencatan senjata akan memastikan warga Israel yang disandera dibebaskan. "Presiden Amerika Serikat (Joe Biden) dan saya, serta banyak orang lainnya berkomitmen mewujudkan hal ini dengan seluruh usaha kami," ujar dia.

Scholz menyebut dirinya memahami perasaan umat Muslim yang amat khawatir terhadap kondisi saudaranya di Jalur Gaza.

"Pikiran dan perasaan umat Muslim saat ini tentunya terpaku kepada para wanita, pria, dan anak-anak di Timur Tengah. Banyak dari mereka punya teman maupun anggota keluarga yang mereka khawatirkan. Saya ingin memastikan bahwa mereka tidak sendiri," kata Scholz.

Walaupun demikian, Kanselir Jerman itu menyebut bahwa Israel memiliki hak membela diri untuk melawan Hamas. "Namun, Israel harus tetap mematuhi hukum-hukum internasional dan melindungi rakyat sipil," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Jerman berkomitmen mengirimkan makanan, obat-obatan, serta bentuk bantuan lainnya kepada rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Sementara itu, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan akan mengirim kapal yang membawa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun pelabuhan sementara di lepas pantai Jalur Gaza.

“Pada 9 Maret, Kapal Angkatan Darat AS (USAV) Jenderal Frank S. Besson (LSV-1) dari Brigade Transportasi ke-7 (Ekspedisi), Komando Keberlanjutan Ekspedisi ke-3, Korps Lintas Udara XVIII, berangkat dari Pangkalan Gabungan Langley-Eustis dalam perjalanan ke Mediterania Timur,” bunyi pernyataan CENTCOM.

Kapal tersebut berlayar kurang dari 36 jam setelah Presiden Joe Biden dalam Pidato Kenegaraan mengumumkan AS akan menyediakan bantuan kemanusiaan untuk Gaza melalui laut.

"Besson, kapal pendukung logistik, yang membawa peralatan pertama untuk membangun dermaga sementara untuk mengirimkan pasokan kemanusiaan penting," kata CENTCOM.

Juru bicara Kementerian Pertahanan AS Mayor Jenderal Angkatan Laut Pat Ryder mengumumkan pada Sabtu, pembangunan dermaga sementara yang direncanakan AS untuk dibangun mungkin memerlukan waktu 60 hari.

Ryder menjelaskan, pembangunan dermaga sementara di Gaza akan dilakukan dengan sekutu dan mitra di wilayah tersebut, dengan catatan bahwa tentara dari tujuh brigade transportasi di negara bagian Virginia telah dialokasikan untuk tujuan ini.