Hamas: Usulan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Realistis
Petinggi kelompok perlawanan Palestina Hamas, Osama Hamdan pada Sabtu (16/3) menyebutkan bahwa usulan kesepakatan gencatan senjata yang diajukan pihaknya merupakan tuntutan yang realistis.
Dalam negosiasi gencatan senjata, Hamas meminta perang diakhiri, pengungsi dipulangkan, serta bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Jalur Gaza dijalankan, ucap Hamdan kepada kantor berita sama.
Petinggi Hamas yang berbasis di Beirut, Lebanon, tersebut mengatakan, usulan pihaknya sangat realistis sehingga tidak pantas ditolak.
Usulan gencatan senjata tersebut, ucap dia, secara detil menjelaskan persoalan tahanan Israel, warga Palestina yang ditahan oleh Israel, dan penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza, ucap dia.
Hamdan mengatakan bahwa Hamas masih menunggu respons Israel serta Amerika Serikat, yang menjadi penyokong terbesar Israel dalam agresinya di Jalur Gaza, terkait usulan mereka.
Hamdan mengemukakan bahwa selain Israel telah gagal mencapai tujuannya dalam serangannya ke Jalur Gaza, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga tahu separah apa kerugian yang diderita militer Israel akibat agresi itu.
Hamas sebelumnya telah menyerahkan usulan kesepakatan gencatan senjata kepada pihak mediator dan Amerika Serikat. Usulan yang dibagi dalam dua tahap tersebut mencakup pertukaran tahanan Israel dengan warga Palestina yang ditahan Israel. Di mana 100 di antaranya dihukum seumur hidup.
Tahanan Israel yang dibebaskan pada tahap pertama akan mencakup tentara wanita serta wanita, anak-anak, dan lansia lainnya, yang akan ditukar dengan 700 hingga 1.000 warga Palestina.
Proposal tersebut juga meminta penarikan tentara Israel dari kota-kota dan kawasan padat penduduk di Gaza pada tahap pertama, serta penarikan penuh Israel dari Gaza pada tahap kedua.
Pengepungan Gaza harus diakhiri, dan pembangunan infrastruktur Gaza yang hancur akibat gempuran Israel sejak 7 Oktober 2023 harus dijalankan, lanjut tuntutan gencatan senjata tersebut.
Selain itu, kelompok perlawanan Palestina itu juga mendesak Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat mengawasi implementasi kesepakatan gencatan senjata nantinya.
